0 Curah Hujan Tinggi, Harga Sayur Mayur Sedikit Terdongkrak

Medan, (Analisa)
Akibat curah hujan dalam dua pekan belakangan ini cukup tinggi, harga sayur-mayur di sejumlah pasar tradisional Medan yang sempat normal beberapa hari, kembali sedikit terdongkrak naik.
Sejumlah pedagang sayur kepada Analisa, Kamis (7/4) membenarkan terjadinya kenaikan harga, namun dinilai masih dalam batas wajar tapi tidak tertutup kemungkinan akan terjadi lonjakan harga lebih tinggi bila cuaca kurang bersahabat terus berkepanjangan.
Dikatakan, harga sayur mayur mengalami kenaikan karena pasokan dari sentra produksi berkurang didorong oleh penurunan produksi sebagai dampak curah hujan cukup tinggi, yang menyebabkan sebagian tanaman membusuk.
"Tingkat kenaikan harga sayur mayur saat ini masih berada antara 10 sampai 20 persen saja, namun tidak tertutup kemungkinan dapat lebih tinggi lagi bila cuaca yang kurang bersahabat ini berkepanjangan," ungkap salah seorang pedagang, B.Sembiring (55) yang ditemui di Pusat Pasar Medan kemarin.
Dari hasil pantauan Analisa, tomat yang semula diperdagangkan pada posisi Rp3.000 menjadi Rp4.000, wortel dari Rp6.000 menjadi Rp7.500, kol Rp1.800 menjadi Rp2.000, kentang dari Rp4.000 menjadi Rp5.000, buncis dari Rp5.000 menjadi Rp6.000, kacang panjang dari Rp3.500 menjadi Rp4.000, sawi putih dari Rp 3.500 menjadi Rp5.000, brokoli dari Rp10.000 menjadi Rp 13.000, sawi hijau dari Rp5.000 menjadi Rp7.000 per kilogram, bayam dari Rp1.000 menjadi Rp1.500 per ikat dan daun ubi dari Rp500 menjadi Rp750 per ikat dan kangkung Rp1.000 per ikat.
Cabai merah dari Rp20.000, cabe hijau Rp16.000, cabe rawit dari Rp24.000, bawang merah dari Rp10.000 dan bawang putih dari Rp26.000 per kilogram.
Tetap Mahal
Sementara itu, harga ikan basah di pasaran Medan sejauh ini tetap mahal karena hasil tangkap nelayan berkurang, sehingga pedagang terpaksa lebih sering memasarkan ikan impor.
Bawal merah diperdagangkan pada posisi menjadi Rp40.000, kakap dari Rp35.000, gembung kuring Rp24.000, aso-aso dari Rp22.000, pari menjadi Rp22. 000, sembilang Rp20.000, dencis Rp18.000 dan tamban Rp14.000 per kilogram.
Ikan air tawar antara lain mas Rp 26.000, gurami Rp30.000, mujahir Rp16.000, lele dumbo Rp 16.000 dan gabus Rp30.000, belut Rp26.000 per kilogram.
Daging sapi Rp65.000, daging kambing Rp50.000, ayam boiler Rp18.000 dan ayam kampung Rp34.000 per kilogram.
Sedangkan minyak goreng curah bertahan Rp10.500, gula pasir Rp11.000, gula aren Rp18. 000 dan gula tebu Rp10.000 per kilogram.
Beras turun sedikit dibandingkan pekan lalu dengan perincian kualitas rendah Rp6.000, kualitas sedang Rp7.000 dan kualitas terbaik Rp8.000 per kilogram. (rama)

0 Kadisbudpar: Banyak Izin Salon dan Hotel Diduga Palsu di Kota Medan

Medan, (Analisa)
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudbar), Drs Bursal Manan mengatakan di Medan banyak izin salon dan hotel diduga palsu. "Izin tersebut dinilai palsu akibat draf perizinan tidak melengkapi berkas persyaratan tapi izin tetap dikeluarkan. Selama ini juga diduga menggunakan stempel dan tandatangan pihak berwenang yang dipalsukan,"
kata Bursal Manan kepada wartawan disela-sela acara Program Pelaksanaan Minapolitan di Ruang Rapat III Lantai IV Kantor Walikota Medan.
Dia menjelaskan, Disbudpar saat ini sedang sedang mendalami berbagai hal. Karena persoalan ini sudah berlarut-larut sejak dahulu. Jadi perlu kita lakukan sejenis restrukturisasi internal dulu. "Kita bukan tidak mau melakukan terobosan keluar, tapi kita mulai dulu dari internal," katanya.
Menurutnya, masalah yang dihadapinya itu sangat kompleks karena melibatkan berbagai orang dengan kepentingan, karakter dan sifat yang berbeda-beda. Trobosan internal merupakan yang terpenting sebelum melakukan trobosan program lain.
Mantan Kadis Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Medan ini juga menceritakan indikasi banyaknya perizinan palsu di Disbudpar Medan itu mulai diketahuinya saat awal memimpin Disbudpar Medan. Saat itu, dia dihadapkan pada berkas izin yang harus ditandatanganinya. Namun setelah diteliti, dia melihat ada beberapa berkas yang belum lengkap.
"Ada beberapa berkas yang belum lengkap. Tapi sudah dihadapkan pada saya untuk diteken. Saya tidak tahu mungkin ada motif persaingan bisnis, karena izin itu begitu mudah dan cepat diurus dan selesai tanpa diteliti kekurangan berkasnya. Setelah itu, saya langsung meneliti dan meminta seluruh berkas izin yang sudah ada di Disbudpar Medan," ungkapnya.
Hasilnya, lanjutnya, dia banyak menemukan seperti izin salon yang diduga palsu. Karena, dia menemukan stempel dinas bentuknya lebih kecil dari yang asli dan tandatangan pejabat pengesah izin yakni Kepala Dinas (Kadis) terlihat tidak asli. Tidak hanya itu, izin lain seperti hotel juga dia menilai banyak yang diduga palsu.
Dia juga menegaskan sikapnya tersebut sudah dimulainya sejak dilantik menjadi Kadisbudpar Medan menggantikan Rismaria Hutabarat. Termasuk, dengan pejabat atau staf yang diketahui bermain dengan pengurusan izin ini sudah diajukannya untuk mutasi dan telah diganti.
Laporkan ke Walikota
"Dalam waktu dekat juga saya akan laporkannya pada pak Walikota. Saat ini, biar tahu saja staf dan pejabat anggota saya yang diketahui terlibat sudah saya ajukan mutasi dan sudah diganti seperti Sekretaris saya (Disbudpar_red) yang sudah ganti. Akan ada beberapa lagi orang yang akan saya ajukan mutasi. Dengan sikap dan kebijakan saya ini, bahkan banyak orang yang saat ini benci pada saya karena urusan dapurnya terganggu," ucapnya.
Dia menilai sikap dan kebijakannya yang dibenci banyak pejabat dan staf Disbudpar Medan itu harus dimulai sekarang agar mulai terbiasa. Menurutnya, good goverment dan birokrasi baik akan menciptakan iklim kerja yang lebih baik dengan tujuan akhir peningkatan PAD dari retribusi yang selama ini hilang jadi milik pribadi oknum.
Sementara itu, Asisten Ekbang Pemko Medan Arief Nugraha mendukung langkah dan sikap yang diambil Busral dengan lebih dulu mereformasi dan restrukturisasi internal birokrasi Disbudpar Medan secara menyeluruh. Arief juga menyarankan pada Busral jika sudah selesai mentabulasi seluruh laporan dari meneliti ulang berkas-berkas perizinan itu maka harus dilaporkan ke Inspektorat Medan.
Dia juga menyarankan pada Busral jika sudah selesai dengan merestrukturisasi internal Disbudpar Medan maka lebih baik menerapkan sistem informasi terpadu dalam birokrasi. Artinya, secara teknis, askes setiap orang dapat lebih besar mengetahui seperti apa pengurusan berkas di Disbudpar Medan. (maf)

1 Tahun 2011, Pemko Kucurkan Dana Rp99 Miliar Dukung Kawasan Minapolitan

Medan, (Analisa)
Pemerintah Kota (Pemko) Medan tahun 2011 mengalokasi dana Rp99 miliar untuk mendukung kawasan Minapolitan yang meliputi tiga kecamatan, Medan Belawan, Medan Labuhan dan Medan Marelan."
"Secara total litas untuk mendukung minapolitan Pemko Medan mengalokasikan dana melalui dana APBD sebesar Rp99 miliar. Ini termasuk pembangunan fisik lingkunga, sosial budaya, dan ekonomi," kata Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Kota Medan, Ir Zulkarnain, MSi kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (7/4).
Selain bantuan dari APBD Kota Medan, bantuan juga datang dari Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp90 miliar termasuk uang bantuan makan nelayan.
"Tujuan akhir dari minapolitan peningkatna produksi masyarakat pesisir. Artinya pendapatan mereka akan bertambah jika produktifitas meningkat. Kalau meningkat merupakan bagian dari penanggulangan kemiskinan dan memperbaiki indeks pembangunan manusia (IPM)," katanya.
Sebelumnya, Asisten Ekbang Ir Arif S Trinugroho pada rapat koordinasi evaluasi keterpaduan pelaksanaan pengembangan Minapolitan Kota Medan mengatakan sekitar 32 persen penduduk miskin Kota Medan bermukim di kawasan pesisir, dan kawasan pesisir Kota Medan relative masih tertinggal, ketiga kecamatan pesisir berada dibawah nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Medan 77,0 hasil data pada tahun 2009, yaitu kecamatan Medan Belawan senilai 58,4, Medan Marelan 62,9 dan Medan Labuhan sebesar 65,6.
Dikatakannya, bertitik tolak dari kenyataan tersebut maka perlu keberpihakan pembangunan terhadap kawasan pesisir dalam upaya mengatasi persoalan kemiskinan sesuai dengan faktor penyebab kemiskinan, antara lain struktural, cultural maupun natural, dan untuk meningkatkan percepatan pembangunan dan meningkatkan keseimbangan serta pemerataan diperlukan konsep pembangunan yang sesuai."Salah satunya yakni konsep pengembangan Minapolitan," katanya.
Menurutnya, kawasan Minapolitan Kota Medan kawasan pesisir yang berada di utara kota Medan, dengan dukungan lokasi yang strategis, sumber daya alam kaya serta sarana/prasarana memadai, kawasan ini ditetapkan sebagai kawasan Minapolitan sesuai dengan Kepmen Kelautan dan Perikanan RI No.32/Men/2010 tentang penetapan kawasan Minapolitan dan keputusan Walikota Medan No.523/1284 tentang penetapan kawasan Minapolitan dalam daerah kota Medan.
Gambaran umum
Lebih lanjut dipaparkannya, gambaran umum ketiga kecamatan yang menjadi kawasan Minapolitan adalah Medan Belawan dengan luas 21,82 Km2 terdiri dari 6 kelurahan, jumlah penduduk 95.835 jiwa, kepadatan penduduk 4.317 jiwa/Km2, fasilitas pendidikan 46 SD, 13 SLTP dan 5 SLTA, fasiltas kesehatan 4 Rumah Sakit, 6 Puskesmas, 10 BPU dan 3 BKIA.
Kecamatan Medan Labuhan, luas 40,30 Km2 terdiri dari 6 kelurahan, jumlah penduduk 102.080 jiwa, kepadatan penduduk 2.533 jiwa/Km2, fasilitas pendidikan 48 SD, 17 SLTP, 7 SLTA, fasilitas kesehtan 5 Rumah Sakit, 16 BPU dan 4 BKIA. Medan Marelan dengan luas 44,47 Km2 terdiri dari 5 kelurahan, jumlah penduduk 121.721, kepadatan penduduk 3.394 jiwa/Km2, fasilitas pendidikan 46 SD, 15 SLTP, 10 SLTA, fasilitas Kesehatan, 4 Rumah Sakit, 1 Puskesmas.
Sekda Medan Ir Syaiful bahri Lubis MM, berharap rapat koordinasi ini nantinya dapat merubah apa yang kita harapkan untukmembangun kawasan pesiri yang terletah di Medan utara dalam rangka penbgembangan kawasan Minapolitan yang berbasis perikanan tangkap, untukmitulah dimintakan pro aktif semua SKPD sesuai dengan fungsi, dan semua yang telah dilkaukan kiranya dapat di evaluasi.
Dikatakannya, dengan pengembangan kawasan Minapolitan ini nantinya wilayah pesisir akan dapat berubah baik itu Sosial, maupun prekonomiannya, " Merubah mainset masyarakat pesisir adalah tugas kita, baik pendidikannya, sosialnya serta ekonominya, ini kita lakukan dengan integritas, semoga pengembangan Minapolitan ini berjalan dengan baik, " harap Sekda.
Rapat dipimpin Sekda Ir Syaiful Bahri, dihadiri Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan RI DR Ir Dedy Sutrisno MS, Bappenas, dan pimpinan SKPD jajaran Pemko Medan. (maf)

0 Pemprovsu dan Kabupaten /Kota Sepakat Evaluasi Sertifikasi Guru

Medan, (Analisa)
Pemprovsu bersama kabupaten/kota sepakat untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan sertifikasi guru di Sumut. Karena setelah beberapa tahun dilakukan sertifikasi terungkap hasilnya belum terukur dan memang belum pernah dilakukan evalusi terhadap guru-guru yang sudah mengikuti sertifikasi tersebut.
Usulan evaluasi ini disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, Drs Hasan Basri, MM. Menurutnya, banyak terjadi selama ini, para guru yang sudah mengikuti sertifikasi tidak menunjukkan peningkatan dalam kualitas mengajar, bahkan sama dengan guru-guru yang belum mengikuti proses sertifikasi , katanya.
"Tidak ada evaluasi dan hasil yang ingin dicapai secara terukur. Fokus sertifikasi tersebut sepertinya hanya pada peningkatan kesejahteraan guru, karena ada tunjungan bagi yang sudah disertifikasi. Kesejahteraan guru sangat penting, namun hasilnya tidak kalah penting," ujar Hasan Basri, Rabu (6/4) Diskusi Kelompok jajaran Pendidikan pada Musrenbang hari ke-2 di Convention Hotel Tiara Medan.
Kegiatan ini mendapat perhatian antusias pimpinan SKPD bidang dengan moderator Drs Arjoni Munir, MPd. Hadir Kepala Badan Diklat Provsu, Drs Mungkur, Ka Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi (BPAD) Sumut, Nurdin Pane, SE, MAP, Kadispora Provsu, Drs Sutanto, Kepala Bappeda Provsu, Ir Riadil Lubis, MSi, Ketua Komisi E DPRD Sumut, Drs E Simamora, Wakil Ketua, Ana br Pulungan dan Safar Siburian.
Hasan Basri mengusulkan agar Dinas Pendidikan Sumut menyiapkan formula dan target yang terukur dari pelaksanaan sertifikasi. Hal ini, katanya, untuk menghasilkan guru-guru yang merupakan tulang punggung dalam peningkatan kualitas pendidikan yang baik dan memang ahli dibidangnya masing-masing.
"Jangan sampai sertifikasi ini justeru tidak memberi perubahan pada kualitas pendidikan, sementara di sisi lain banyak guru yang menginginkan sertifikasi tersebut," ujarnya
Segera Siapkan Formula
Kepala Dinas Pendidikan Sumut Syaiful Safri mengakui jika selama ini belum pernah dilakukan evaluasi terhadap hasil sertifikasi tersebut. Namun demikian, katanya, pihaknya segera akan menyiapkan formula dan mekanisme pelaksanaan evaluasi tersebut mulai tahun 2012 nanti.
"Memang selama ini, sertifikasi lebih menekankan pada peningkatan kesejahteraan guru. Akan tetapi, ke depannya hal itu akan menjadi perhatian kami, tentunya dengan melakukan evaluasi terhadap program sertifikasi ini," katanya.
Syaiful Syafri menambahkan, menyahuti keinginan Plt Gubsu, H Gatot Pudjo Nugroho ST, maka Dinas Pendidikan Sumut memprioritas pembangunan pendidikan tahun 2012 akan meningkatkan pendidikan anak usia dini (PAUD), pembeerdayaan SMK berbasis lokal dalam rangka alumninya siap untuk bekerja. Meningkatkan kualitas guru ke jenjang lebih tinggi, bantuan kesejahteraan guru, dan beasiswa bagi murid tidak mampu akan semakin ditingkatkan.
"Rehabilitasi ruang belajar, laboratorium, perpustakaan dan lingkungan sekolah yang sehat maupun pendidikan karakter menjadi perhatian serius," katanya.
Dalam pertemuan itu, Kadis Pendidikan Sumut juga membahas terlambatnya penyaluran dana bos ke sekolah-sekolah. Syaiful Syafri juga kecewa masih ada kadis pendidikan kabupaten/kota yang tidak hadir antara lain, kadis pendidikan Tapteng, Samosir, Labuhan Batu, dan Karo. Ketikahadiran kadis pendidikan kabupaten/kota menjadi "catatan" khusus dan teguran sehingga ke depan tidak terulang lagi.
Selain itu, pada Musrenbang, sejumlah masukan dari dinas pendidikan kabupaten/kota antara lain anggaran untuk rehabilitasi ruang kelas, rehabilitasi laboratorium, pendirian perpustakaan, penguatan sarana dan prasarana SMK, serta meminta pengurangan dana sharing dari daerah serta pendidikan bagi kepala sekolah dan calon kepala sekolah.
Selain dihadiri pejabat birokrat, Musrenbang kelompok bidang pendidikan ini juga dihadiri guru besar, profesor dan doktor antara lain Prof Dr Effendi Napitulu, MPd, Prof Dr Mustsyuhito Solin, MPd, Dr Perapat Gultom MENG, Dr Ir Indra Nasution, Dr Phil Ihwan Azhari, dan Drs Murbanto Sinaga,MA yang juga dihadiri pejabat eselon III Dinas Pendidikan Sumut. (ir/maf)

0 Tujuh Gelombang Unjukrasa Datangi DPRD Sumut dan Kejatisu

Medan, (Analisa)
Tiga gelombang unjukrasa, Rabu (6/4) mendatangai gedung DPRD Sumut. Mereka mendesak anggota dewan untuk mendorong Kejaksaan Tinggi Sumut agar segera mengusut berbagai dugaab kasus korupsi di sumut sekaligus menangkap pelakunya.
"Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah musuh besar sluruh rakyat Indonesia. Para pelaku koruptor sudah tidak mempunyai rasa malu lagi untuk mencuri uang rakyat. Hal ini membuat semakin terpuruknya bangsa ini," kata Muhammad Ridwan selaku Koordinator unjukrasa.
Massa yang berjumlah belasan orang ini, menuding adanya indikasi kerjasama oknum-oknum tertentu untuk bersama-sama mencuri uang negara dan saling membantu agar permasalahan terkait korupsi tetap tertutupi.
Aksi Persatuan Mahasiswa Bintang Sumatera Utara (PMB-SU) juga mengatakan bahwa hal tersebut sudah menjadi penyakit di dinas-dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baik daerah tingkat I maupun daerah tingkat II di Sumatera Utara.
Tuntutan kali ini ditujukan ke dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara yang diduga melakukan kerjasama dengan Dinas Bina Marga daerah tingkat II.
Penyelewengan dana di Dinas Bina Marga terjadi pada APBD tahun 2008 sampai 2010. "Terutama dalam proyek peningkatan kualitas jalan di beberapa daerah di Sumatera Utara," katanya.
Ada 11 kabupaten kota yang menjadi sorotan , yaitu Kabupaten Labuhan Batu proyek APBD tahun 2008 senilai Rp 21 miliiar, Kabupaten Humbang Hasundutan Proyek APBD 2008 Rp 21.150 000 000, Kabupaten Dairi proyek APBD 2008 Rp 2.000.000.000, Kabupaten Pakpak Bharat APBD 2008 Rp 10 400 000 000, Kabupaten Karo APBD Rp 12 300 000 000, Kabupaten Tapanuli Utara APBD 2008 Rp 12 500 000 000, Kabupaten Samosir APBD 2008 Rp 17 150 000 000, Kabupaten Toba-Samosir APBD 2008 dan 2010 Rp 5. 500 000 000, dan kabupaten Simalungun APBD 2008 Rp 47 840 479 500.
Untuk itu PMB-SU meminta kepada instansi hukum dan DPRD Sumatera Utara agar Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) dan Polda Sumatera Utara segera memeriksa indikasi korupsi di dinas Bina Marga Sumatera Utara.
Adendum
Dalam waktu bersamaan Komunitas Intelektual Mahasiswa Sumatera Utara (KIM-SU) juga berunjukrasa di gedung dewan. Mereka mempertanyakan proses adendum yang diakukan untuk pembangunan gedung baru DPRD Sumatera Utara.
Massa mendesak agar pihak Kejaksaan Tinggi Sumut mengusut anggaran pembangunan Gedung DPRD Sumut senilai Rp 185 Miliar karena dinilai sarat dengan KKN.
Selain itu massa juga meminta Kejatisu tersebut mengusut penambahan dana pembangunan gedung mewah untuk wakil rakyat berkantor. 'Kita minta pimpinan DPRD Sumut menyampaikan dengan transparan proses addendum senilai Rp 14 miliar pembangunan kantor DPRD Sumut, kata mahasiswa
Massa melalui pimpinan aksi Fitrah Ramadoni Nasution dan kordinator lapangan Najir Syarif Siregar menegaskan, wakil rakyat khususnya di lingkungan DPRD Sumut sudah lari dari harapan masyarakat. Para wakil rakyat dianggap selalu saja mementingkan hal-hal yang sifatnya pribadi walaupun dengan jalan mengorbankan rakyat.
Wakil rakyat juga dinilai selalu membodohi rakyat melalui pembangunan gedung baru dan mewah dengan anggaran yang cukup besar. Sayangnya tidaak seorangpun wakil rakyat yang menerima unjukrasa tersebut, hingga massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib.
Di Kejatisu
Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) kembali didatangi massa pengunjuk rasa, hingga empat gelombang massa sekaligus, Rabu (6/4). Intinya, massa menuntut penuntasan berbagai dugaan korupsi baik melibatkan mantan dan pejabat di kabupaten/kota di Sumut.
Salah satu tuntutan empat gelombang massa itu penuntasan itu, meminta Kejatisu segera menuntaskan dugaan korupsi pajak papan reklame Kota Medan. Sebagaimana disampaikan massa Masyarakat Pancasila Indonesia (MPI), mereka mendesak agar pihak Kejatisu menangkap oknum pejabat maupun pengusaha papan reklame yang terlibat korupsi tersebut.
Kemudian, massa Komunitas Intelektual Mahasiswa Sumut (KIM-SU), mendesak Kejatisu mengusut dugaan korupsi dana penambahan pembangunan gedung baru DPRD Sumut.
Usai massa MPI dan KIM-SU berunjukrasa, giliran massa Aksi Bersama Mahasiswa Sentral Monitoring Informasi Deli Serdang pula meminta Kejatisu memeriksa dan menangkap Bupati Deli Serdang, karena diduga terindikasi korupsi.
Dana Darurat
Nabhani selaku Koordinator Aksi, dalam orasinya menyebutkan, dugaan korupsi itu terhadap dana darurat tahun 2004 senilai Rp5 miliar yang disalurkan melalui rekening khusus kepala daerah ,yang tidak dipindahkan ke buka kas daerah.
Selain itu, massa juga menyampaikan dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Deli Serdang tersebut, terhadap dana pendataan keuangan daerah senilai Rp36 miliar lebih.
Selain menyampaikan orasi dan pernyataan sikap, keempat gelombang massa juga mengusung sejumlah poster dan spanduk berisikan desakan penuntasan dugaan korupsi.
Sementara Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum)/Humas Kejatisu, Edi Irsan Kurniawan Tarigan, ketika menanggapi massa mengatakan akan menyampaikan aspirasi massa pada pimpinan Kejatisu, untuk ditindaklanjuti. (di/dn)

0 Demokrat Akan Beri Masukan Walikota Medan untuk Penanganan Banjir

Medan, (Analisa)

Meski air yang menggenangi rumah penduduk Kota Medan sudah surut, namun masyarakat belum fokus mencari nafkah atau memasak makanan untuk keluarga. Para korban masih direpotkan menata kembali rumah mereka.
Melihat kondisi ini Partai Demokrat Sumut turun ke lapangan ikut dalam tanggap darurat dengan membagi-bagikan 1000 nasi bungkus yang dibagikan ke 7 Kecamatan yang terkena banjir, Sabtu (2/4). Kecamatan tersebut adalah Medan Maimun, Medan Baru, Petisah, Polonia, Tuntungan dan Medan Marelan.
Ketua DPD Partai Demokrat Sumut, HT Milwan begitumengetahui kondisi di lapangan langsung memerintahkan para kader Demokrat terutama Fraksi Partai Demokrat di DPRD Sumut dan DPRD Kota Medan untuk bertindak konkrit. Dengan kerja yang cepat, tim yang diketuai Belly Simanjuntak langsung menyediakan 1000 nasi bungkus yang disalurkan melalui Ketua PAC, Sabtu (2/4) di Sekretariat DPD Partai Demokrat Sumut Komplek Ruko Multatuli.
Nasi bungkus diserahkan secara simbolis kepada ketua-ketua PAC oleh Belly Simanjuntak, didampingi Anggota DPRD Sumut Drs M Yusuf Siregar, Hj Melizar Latif SE Ak, Pj Sekretaris DPC P Demokrat Kota Medan Ir bangun Tampubolom MS, dan lainnya.
Pertolongan pertama
Bely mengatakan, bantuan ini diberikan sebagai pertolongan pertama kepada para korban banjir yangmasih dirundung kesedihan. Tindakan cepat ini sekaligus membantu Pemko Medan yang bertindak secara keseluruhan untuk para korban.
"Kita tahu kerja Pemko Medan cukup berat dalam menangani bencana banjir ini," jelas Belly.
Menurut Belly, bukan hanya bantuan nasi bungkus yang dilakukan Demkrat, tapi partai ini terus memantau perkembangan di lapangan dan siap membantu apa saja yang diperlukan masyarakat. Setiap saat kader Demokrat yang ada di PAC-PAC turun memberi bantuan dan memberilaporan ke DPD dan berkoordinasi dengan DPC dan DPD hal-hal apa yang berkembang di lapangan.
Bangun Tampubolon mengatakan, Partai Demokrat siap memberi masukan kepada Walikota Medan untuk penanganan banjir secara holistik (terpadu). Ini membuktikan rasa empati Demokrat kepada masyarakat. Upaya-upaya terus dilakukan Demokrat untuk meminimalisasi penderitaan masyarakat. (sug/rel)

0 Hindari Macat, Lalulintas di Bandara Polonia Dibenahi

Medan, (Analisa)
Direktorat Lalu Lintas Poldasu mencari solusi kemacatan di Bundaran Bandara Polonis dengan gelar rapat bersama Dishub Sumut, Angkasa Pura, Dinas PU Sumut di aula Dit Lantas Jalan Putri Hijau Medan, Selasa (5/4).
Rapat membahas kemacatan di bundaran Bandara Polonia dipimpin Dir Lantas Poldasu Kombes Pol Drs. Bambang Sukamto, SH, MH dihadiri Kadis PU, Gunawan, Dishub Sumut, Suriono, Ir Herman Sinar, MM, manager teknik umum mekanikal dan peralatan Angkasa Pura, Kasat Lantas Polresta Medan Kompol I Made Ary Pradana, dan unsur terkait lainnya.
Kombes Bambang Sukamto menjelaskan, Bandara Polonia merupakan pintu gerbang Sumatera Utara pada umumnya dan khususnya Kota Medan, walaupun Bandara Polonia dalam waktu dekat akan dipindahkan ke Kuala Namu.
"Tapi sambil menunggu kepindahan ini kita tidak membiarkan kemacatan ini terjadi di Bundaran Bandara," tukasnya.
Dahulu, lanjutnya, Bandara Polonia tidak serapi sekarang dengan pola penerbangan yang banyak kemudian mempengaruhi arus lalulintas di Medan terutama di seputaran Bandara Polonia ini.
Jadi sambil menunggu pemindahan Bandara Polonia ini, pihaknya bekerjasama dengan Pemko Medan sudah berulang kali melakukan kordinasi tentang pembenahan jalur-jalur lalu lintas, mulai dari penataan trotoar, taman dan jalan dilakukan sesuai dengan kondisi keuangan.
Tapi sesungguhnya ini pihaknya bersama pihak Angkasa Pura, Dishub, Dinas PU dan Sat Lantas bersama-sama bagaimana memikirkan kemacatan arus lalulintas di Bundaran Polonia sambil menunggu dipindahkan bandara ini.
Pembenahan
"Sehingga harus dilakukan pembenahan di seputaran Bundaran Polonia mulai dari sirkulasi arus lalulintas maupun sarana dan prasarana pendukung lainnya," jelas Kombes Bambang.
Untuk itu, papar Kombes Bambang, untuk mengurangi kemacatan arus lalulintas di Bundaran Bandara Polonia, dua pintu gerbang masuk ke bandara akan dibuka.
"Sehingga mobil yang masuk ke bandara langsung mengambil karcis sehingga tidak ada antrian di belakangnya. Pembayaran karcis dikutip ketika mobil keluar," jelasnya.
Pintu keluar dari bandara juga akan dibuat dua. Satu mobil yang keluar langsung belok kiri menuju Jalan Mustang sedangkan satu lagi terus menuju ke Jalan Adi Sucipto atau Jalan Imam Bonjol Medan.
"Jadi mobil yang keluar dari pintu kiri menuju Jalan Mustang tidak boleh belok kanan, memotong" jelasnya.
Setelah ini dilakukan pelatihan-pelatihan maupun uji coba lalulintasnya sehingga diharapkan wajah awal Kota Medan dari Bandara Polonia bisa menunjukkan kesan yang baik sekaligus lalu lintas di seputaran ini baik dan tidak menimbulkan permasalahan lagi.
"Jadi sebelum Bandara Polonia ini dipindahkan, kita tetap melakukan penataan lalu lintas dengan baik," jelas mantan Kapoltabes Medan ini.
Kerjasama
Ini perlu kerjasama yang baik antara PT Angkasa Pura, Pemko Medan, Dinas PU, Dishub, Satlantas Polresta Medan, Ditlantas Poldasu.
"Sehingga satu persatu permasalahan lalulintas di Kota Medan bisa kita selesaikan. Walaupun kita tahu masyarakat belum sejalan dengan perkembangan ini," tukas Kombes Bambang Sukamto.
Sementara itu, Suriono dari Dishub Sumut mengatakan, setiap hari pihaknya melakukan penertiban terhadap penarik beca, taksi dan kendaraan yang parkir di lokasi.
"Setiap hari kita melakukan penertiban di bundaran Bandara Polonia bersama Sat Lantas Polresta Medan," jelas Suriono.
Mungkin lanjutnya, kira harapkan kesadaran dari masyarakat atau pengemudi bettor, taksi, jangan parkir di seputaran bundaran Bandara Polonia akan dibuat larangan parkir, stop dan dibuat traffick ligh.
"Kalau ini dipatuhi pemakai jalan sedikit menolong kelancaran arus lalulintas," jelasnya.
Sedangkan Ir Herman Sinar, MM, manager teknik umum mekanikal dan peralatan Angkasa Pura, bulan April ini akan dilakukan pengerjaannya.
"Dalam bulan ini pekerjaan kita mulai," tegasnya. (aru/rel)

0 BI tak menjamin nasabah?

IRWAN SITINJAK
WASPADA ONLINE


(Istimewa)
MEDAN – Maraknya kasus penipuan yang dilakukan oleh oknum perbankan mencerminkan minimnya proses pengawasan dan pengontrolan yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) terhadap seluruh bank yang ada di Indonesia. Padahal bank-bank tersebut berada dibawah naungan BI sebagai ‘induk’ perbankan di Indonesia.

Insiden ini sangat berpengaruh bagi eksistensi perbankan, karena kepercayaan masyarakat untuk menginfestasikan uangnya di bank akan menjadi minim.

Anggota Komisi C DPRD Sumatera Utara (Sumut), Arifin Nainggolan mengatakan, hal ini terjadi karena minimnya pengawasan BI terhadap tata cara atau Standard Operating Procedure (SOP) oleh bank operasional atau bank pelaksana.

“Bank Indonesia tidak menjamin perlindungan kepada nasabah dan tidak menjaga seutuhnya para konsumennya,” ujar Arifin kepada Waspada Online, pagi ini.

Politisi dari Partai Demokrat Sumut ini menyatakan, kontrol Bank Indonesia masih sangat kecil. Hal ini sangat jelas terlihat, karena tidak ada sanksi yang diberikan oleh BI kepada bank operasional untuk membentuk SOP bank operasional. “Setiap bank terlalu bebas membentuk SOP-nya masing-masing sehingga tidak ada pengendalian dari Bank sentral,” tuturnya.

Arifin mencontohkan, bunga kartu kredit perbulannya mencapai 1,5 % sampai 2 %, dan kemungkinan naik sangat besar, sebab tidak ada control dari BI. Padahal, menurutnya, negara-negara lain sudah mengawasi persoalan perbankan operasional.

“Bahkan bunga deposito bisa sampai 21 % per tahun. Benar-benar tidak ada pengawasan dari Bank Indonesia,” tandasnya.

0 Fraksi PKS Desak Test Urine Di Lingkungan DPRD Sumatera Utara

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN -  Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendesak agar segera dilakukan test urine di lingkungan anggota DPRD Sumut. Menurut Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut, H Hidayatullah SE, test urine perlu dilakukan dalam upaya menggiatkan semangat kerja wakil rakyat.

"Test urine merupakan salah satu poin yang kita layangkan melalui surat kepada pimpinan dewan," kata  Hidayatullah menjawab wartawan, Senin (04/04/2011).

Dia juga tak membantah jika wakil rakyat di DPRD Sumut kini sedang dalam sorotan masyarakat terkait lemahnya kinerja, dan anggota dewan juga dituding jarang masuk kantor. Selain usulan test urine, Fraksi PKS DPRD Sumut juga akan mengusulkan rasionalisasi anggaran APBD di lingkungan DPRD Sumut, terkait banyaknya sorotan negatif masyarakat kepada lembaga legislatif ini.

Menurut H Hidayatullah, fraksinya akan mengusulkan pembatalan anggaran kunjungan ke luar negeri yang tertera dalam APBD 2011 mencapai angka Rp 10 miliar.

"Usulan lainnya yang akan kita buat dalam surat dan ditujukan kepada pimpinan dewan, adalah pembatalan kunjungan keluar negeri," kata Hidayatullah. Menurutnya, anggaran untuk ke luar negeri di nilai kurang rasional, dengan kondisi rakyat saat ini.

Penulis : Adol Frian Rumaijuk
Editor : Budi
Sumber : Tribun Medan

0 Penjual Tiket Palsu Pertandingan PSMS Diamankan

Laporan Waratwan Tribun Medan/Feriansyah Nasution

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Polsekta Medan Kota mengamankan Adam Bakri (56) penduduk Jalan Rahmatsyah/Japaris, Kelurahan Kotamatsum I, Kecamatan Medan Area, karena menjual tiket palsu pertandingan sepakbola antara PSMS Medan versus PS Bengkulu, Minggu (3/4).

Dari tangan tersangka, Polisi menyita satu blok karcis tribun tertutup
sebanyak 50 lembar masing-masing seharga Rp 50 ribu. Kemudian satu blok karcis tribun terbuka sebanyak 50 lembar seharga Rp 20 ribu.  

Menurut Kapolsekta Medan Kota Kompol Sandy Sinurat, tersangka ditangkap setelah pihak PSMS Medan melaporkan dugaan peredaran tiket palsu.

"Awalnya masyarakat yang membeli tiket tersebut curiga karena jadwal pertandingan masih lama, tetapi karcis sudah beredar. Kemudian kecurigaan itu dilapor ke pengurus PSMS Medan dan diteruskan kepada kita," ujar Sandy.

0 Parit Meluap

 Analisa
Analisa/junaidi gandy. Dua pengendara sepeda motor melintasi jembatan parit busuk di persimpangan Jalan Gandhi dan Jalan Emas Medan yang meluap hingga ke badan jalan, Minggu (3/4).

Hujan lebat selama satu jam yang mengguyur Kota Medan mengakibatkan sejumlah ruas jalan tergenang banjir karena daya tampung parit atau drainase tidak memadai.

0 Gedung Akbid Senior Medan Ambruk, 9 Mahasiswi Tertimbun


RUBUH: Ruangan Akbid Senior Jalan Bahagia Padang Bulan yang salah satu sisinya rubuh, tadi malam (3/4).

SumutPos
Bangunan 4 Lantai Keropos Diduga Akibat Banjir
MEDAN-Gedung Kampus Akademi Kebidanan (Akbid) Senior Jalan Bahagia Gang Pelita Nomor 32, Padang Bulan, Medan ambruk sekitar pukul 21.00 WIB, tadi malam. Konstruksi bangunan yang lapuk diduga menjadi penyebab runtuhnya bangunan empat lantai itu.
Bangunan yang bissanya menampung 1.200 mahasiswa itu rubuh di dua bagian. Pertama berukuran 4 X 5 meter persegi runtuh dari lantai empat hingga lantai satu dan kemudian berukuran 4 X 5 meter persegi dari lantai dua ke lantai satu.
Sembilan mahasiswi dikabarkan ikut terjatuh bersama bangunan dan tertimbun. Tim evakuasi masih terus bekerja mencari. Seorang anggota Tim SAR memastikan, ada korban jiwa di reruntuhan namun belum bisa dipastikan jumlahnya.
Satu ambulans sudah disiagakan tetapi belum ada korban yang ditemukan.
Karena kendala peralatan, pencarian korban tidak bisa maksimal. Evakuasi optimal baru akan dilakukan esok pagi. “Kalau tak ada alat berat, kami tidak bias mengevakuasi,” kata petugas tersebut.
Pantauan Sumut Pos di lapangan, gedung Kampus Akbid ambruk di bagian kanan setinggi empat lantai. Sementara di sudut kanan gedung yang merupakan bagian dari Universitas Generasi Muda Medan itu ambruk hingga lantai dua. Dan gedung tersebut dalam keadaan miring.
“(Ruang yang runtuh) itu jemuran dan kamar siswa. Karena dengar suara seperti gempa kami lihat siswa banyak yang sudah turun. Mudah-mudahan tidak ada korban,” ungkap dua siswi tingkat dua asal Sibolga dan Serdang Bedagai yang tak ingin namanya disebut.
Keduanya lalu menuturkan, saat banjir Jumat (1/4) lalu, gedung itu terendam hingga 3 meter. Pascabanjir, bangunan mengalami keretakan diduga akibat terkikis air. Bagian kanan gedung memang berbatasan langsung dengan Sungai Babura. Bahkan pondasi gedung terlihat langsung tertanam ke dalam sungai.
Hal itu menyebabkan keduanya dan mahasiswi lainnya mengambil sikap waspada. Gedung yang ambruk dilantai empat merupakan ruang bangsal asrama perempuan. Lantai tiga, ruang belajar mengajar mahasiswa.
Seorang mahasiswa menuturkan, kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 21.00 WIB. Saat itu, sebagian mahasiswa sudah ada yang tertidur, mandi. Sebelum ambruk, ibu asrama bermimpi jika gedung asrama tersebut ambruk pada Sabtu (2/4) lalu.
Untuk sementara para mahasiswi ditampung di dua tempat yaitu Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) dan masjid terdekat. Sementara di gereja sempat terjadi kekalutan. Salah seorang masyarakat mengaku belum menemukan saudaranya Nuri. “Maksudnya biar kita tarik daripada trauma. Nomornya bisa dihubungi tapi gak diangkat,” aku pria yang tak ingin namanya disebut.
Hingga pukul 24.00 WIB, mahasiswa belum diperbolehkan masuk ke gedung. Mahasiswa sedang didata pihak kampus. Dikumpulkan di gereja GBKP yang berada persis didepan kampus.
Puluhan orangtua dan keluarga mahasiswa terlihat ada yang menjemput mahasiswa untuk dibawa pulang. Atau pun melihat kondisi setelah mendengar kabar tersebut.
Sementara, belasan orangtua mahasiswi menuntut kejelasan pihak yayasan sebagai pihak yang dianggap paling bertanggung jawab. Karena pihak yayasan dianggap tak kunjung memberi kejelasan, belasan orangtua itu dibawa pihak ayaysan ke sebuah rumah di Jalan Mawar. Belum diketahui ke rumah mana para orangtua tersebut dibawa. Pukul 01.20, pihak yayasan kembali membawa orangtua mahasiswa yang belum ditemukan tersebut dalam tiga mobil ke arah padang bulan.
Sementara itu, 20 petugas brimob berseragam lengkap yang berjaga di lokasi meminta makan dan minum dari pihak yayasan. “Brimob juga manusia,” ungkap salah satu dari mereka.
Akibat banyaknya massa yang menonton kejadian tersebut, arus lalu lintas di Jalan Jamin Ginting macet akibat warga yang penasaran melihat runtuhnya gedung. Terlihat sejumlah polisi dilokasi. Namun, garis polisi belum terpasang. (jul/adl/saz/mag-8/mag-9)

0 Mengungsi

Analisa
Analisa/ferdy. Sejumlah warga terpaksa mengungsi di tenda-tenda darurat yang didirikan di halaman Masjid Muttaqin Jalan Luku, Kwala Bekala, Jumat (1/4). Mereka terpaksa mengungsi akibat ratusan rumah yang berada di pinggiran Sungai Babura meluap.

0 Melahirkan saat Banjir Besar, Ibu dan Bayinya Dievakuasi Pakai Perahu Karet

SumutPos 
Kuasa Tuhan, Anak Kami Lahir Selamat
Di tengah kondisi banjir besar yang melanda Kota Medan dan sekitarnya, Jumat (1/4) dini hari, Tety Herlina Siregar (31) melahirkan bayi ketiganya. Bagaimana kisahnya hingga ia dan bayinya dievakuasi dengan perahu karet?
Di tengah kondisi memprihatinkan pascabanjir besar yang melanda Kota Medan sekitarnya, pasangan suami (pasutri) istri M Sulaiman Daud (39) dan Tety Herlina Siregar termasuk orangtua yang bahagia. Luapan air tidak mampu menenggelamkan rasa syukur atas rahmat yang diberikan pencipta kepada mereka.
Pasutri warga Jalan KL Yos Sudarso Lingkungan IV Kambes Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan, itu bahagia setelah anak ketiga mereka lahir. Bayi laki-laki itu lahir saat rumah mareka terendam air.
Sulaiman mengisahkan kejadian yang dianggapnya ajaib ini. Istrinya Tety yang sudah mengandung selama 9 bulan, merasakan tanda-tanda akan melahirkan Kamis malam. “Sejak tadi malam istri saya sudah kesakitan karena mau melahirkan,” ujarnya.
Jumat pagi sekitar pukul 05.30 WIB, Tety mengeluh tidak tahan lagi sehingga dibawa ke Klinik Rose, tidak jauh dari tempat tinggal mereka. Sulaiman turut membawa dua anak mereka. Di klinik, Tety langsung ditangani bidan bernama Rose dan tak lama kemudian lahirlah seorang bayi laki-laki sehat dengan proses normal. Pagi itu, kondisi jalanan becek setelah wilayah itu diguyur hujan dari malam hingga pukul 3 pagi.
Setelah melahirkan, Tety yang masih dalam kondisi lemah beristirahat di klinik tersebut. Namun, tiba-tiba sekitar pukul 07.00 WIB, air meluap dan mulai menggenangi klinik. Dari informasi yang mereka dapat dari warga sekitar, tanggul Sungai Deli jebol karena tidak bisa menahan debit air yang datang dari hulu sungai.
Masuknya air membuat panik bidan berusia sekitar 40-an tahun itu dan suaminya. Tak ingin anak dan istrinya terjebak di klinik, suaminya langsung meminta bantuan kepada warga sekitar untuk mengevakuasi istri dan ketiga anaknya.
Warga sekitar kemudian memberitahukan kepada kepala lingkungan untuk meminta pertolongan kepada Tim PMI yang kebetulan turun ke lokasi kejadian banjir tersebut. Kepala lingkungan langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak PMI.
Tak lama, tim PMI datang menggunakan perahu karet tiba untuk mengevakuasi Tety dan anaknya. Warga sekitar berbondong-bondong membantu mendorong perahu karet tersebut hingga ke tempat yang tidak tergenang air lagi.
Setelah itu, Tety dan bayi mungilnya dibawa dengan mobil PMI ke klinik Mariyati di Jalan Young Panah Hijau Lingkungan 8 Kelurahan, yang masih satu kelurahan dengan tempat tinggal mereka. Setibanya di Klinik Mariyati, istri dan anaknya langsung dibawa masuk ruangan untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut.
“Ini kuasa Tuhan. Pada waktu bencana banjir melanda, anak saya pun lahir,” ujarnya yang senang. “Istri saya saat ini masih terbaring di ruangan klinik (Klinik Mariyati) karena masih lemas akibat melahirkan tadi pagi,”jelasnya.
Sulaiman belum memberi nama anak ketiganya itu. “Kami belum memberikan nama kepada anak kami, yang penting anak kami lahir dengan selamat. Kemungkinan anak saya nanti akan saya berikan nama yang khusus karena melahirkannya pada saat bencana bajir,” tambahnya.
Sulaiman mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak PMI, Koramil dan juga warga sekitar yang sudah membantu melakukan evakuasi keluarganya. “Saya ucapkan terimakasih kepada mereka karena telah membantu saya, dan juga kepada bidan yang sudah membantu persalinan istri saya dengan baik,” katanya.
Dia berharap agar bencana banjir yang terjadi saat ini, cepat surut. “Agar kami bisa kembali menempati rumah kami dengan anak yang baru lahir,” tandasnya. (*)

0 Simalingkar Tenggelam

 TERENDAM: Warga Simalingkar berusaha melintasi genangan air yang tinggi 
untuk menyelamatkan diri dan keluarga.

 Sejumlah warga berlindung di rumah mereka akiibat banjir yang melanda 
kawasan Simalingkar, Jumat (1/4) dini hari.//ANDRI GINTING/SUMUT POS

SumutPos 
Listrik Dipadamkan, Warga Mengungsi
MEDAN-Hujan yang mengguyur Kota Medan sejak petang hingga dinihari tadi menyebabkan ratusan rumah di kawasan Perumnas Simalingkar tenggelam. Hingga dinihari tadi air sudah merendam rumah warga setinggi 2 meter. Belum ada informasi korban jiwa dalam peristiwa itu, namun warga sudah meninggalkan rumahnya dan mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Hingga berita ini naik cetak air masih terus naik.
Laporan wartawan Sumut Pos, Ari Sisworo dan Andri Ginting dari lokasi banjir menyebutkan, daerah yang terendam Merica Raya, Cengkeh Raya, Jahe Raya, Pala Raya, Jahe 2, Jahe 6, Pala Raya 7 sampai 11. Banjir disebabkan karena air Sungai Simalingkar yang membelah Kota Medan dan Deli Serdang meluap, tepatnya di Jalan Merica Raya.
Personel TNI dan polisi tampak berjaga dan memantau di lokasi banjir.
Menurut Jhon Barus, air mulai masuk ke rumah sejak pukul 22.00 WIB. Akibatnya, warga mematikan lampu karena takut korsleting. Warga kemudian mengungsi ke lokasi yang lebih tinggi. Warga Simalingkar lainnya, br Ginting menyebutkan rumahnya yang berada di Jalan Pala Raya tenggelam setinggi 2 meter. Akibatnya, mereka sekeluarga terpaksa mengungsi ke lokasi yang lebih tinggi di daerah tersebut. “Hingga dinihari ini air masih seleher orang dewasa,” kata br Ginting.
Banjir memang sering terjadi jika hujan deras mengguyur. Tapi, kali ini air cukup tinggi.”Saya berharap kepada Pemkab Deli Serdang untuk membersihkan parit yang ada di sekitar rumah warga, karena air tersumbat dan sering meluap,” katanya.
Menurut N Batubara, banjir besar ini merupakan yang ketiga setelah bulan Juni 2003 yang lalu.
Sebelumnya, Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Wilayah I Medan memperkirakan, curah hujan pada awal April sangat tinggi. BMKG  mengimbau kepada warga Sumatera Utara, untuk mewaspadainya, karena kemungkinan besar bakal terjadi banjir.
Kepala Bidang Pelayanan Data dan Informasi BBMKG, Hendra Suwarta menjelaskan pada awal April ini curah hujan di atas normal. ”Berdasarkan pemantauan yang dilakukan, curah hujan diperkirakan merata dan terjadi hampir di seluruh daerah Sumatera Utara,” ungkapnya.
Dikatakannya, curah hujan itu, menyebabkan adanya potensi luapan sungai atau banjir kiriman yang terjadi di sejumlah daerah. Untuk di wilayah pantai barat, potensi banjir itu ada di Batu Mundam dan Singkuang, Kabupaten Mandailing Natal, Aek Sibundong dan Batang Garigis di Kabupaten Tapanuli Tengah, Batang Toru di Kabupaten Tapanuli Selatan dan beberapa lokasi di Kabupaten Tapanuli Utara.
Sedangkan di wilayah pantai timur, sebut Hendra, banjir yang muncul karena adanya air kiriman. Daerah banjir berpotensi terjadi di Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Batubara, dan Asahan. BBMKG juga memperkirakan, curah hujan itu akan disertai angin kencang, karena adanya gangguan cuaca di arah Selatan.
Dengan faktor gangguan cuaca di arah Selatan dan sedang menerima tiupan angin barat, potensi curah hujan diperkirakan akan terjadi pada sore hingga malam hari. Ditambahkan, pengaruh angin kencang itu juga mempengaruhi kondisi ketinggian air laut di sekitar Sumut.
Disebutkan Hendra, ombak laut akan tinggi diperkirakan ketinggiannya mencapai 1,2 meter di perairan Lhokseumawe dan Selat Malaka, sekitar 2,5 meter di Laut Aceh dan Nias, dan sekitar tiga meter di Samudera Hindia. (ari/dri)

0 Banjir Besar Landa Medan



Medan, (Analisa).

 Kawasan rumah dinas Gubsu dan pemukiman penduduk terendam banjir saat diabadikan dari udara bersama Walikota Medan Drs Rahudman Harahap menumpang helikopter, Jumat (1/4).

Hujan deras yang melanda Kota Medan dan sekitarnya, Kamis (31/3) malam hingga Jumat (1/4) dinihari menyebabkan setidaknya ribuan rumah terendam air dan ratusan ribu warga terpaksa mengungsi. Menurut pantauan Analisa, banjir kali ini lebih besar daripada biasanya karena empat sungai yang melintasi Kota Medan yaitu Sungai Denai, Sungai Deli, Sungai Babura, dan Sungai Belawan meluap secara bersamaan.

Laporan dari tiga tim yang dibentuk Walikota Medan di rumah dinas Jalan Sudirman Medan, menyebutkan banjir besar ini merendam sedikitnya ribuan rumah yang berada di sebelas kecamatan Kota Medan.  Kecamatan yang dilanda banjir,  Medan Tuntungan, Medan Selayang, Medan Polonia, Medan Baru, Medan Petisah, Medan Johor, Medan Barat, Medan Helvetia, Medan Maimun, Medan Labuhan dan Medan Belawan.

Sejumlah kawasan elite  yang selama ini jarang tersentuh banjir, tidak luput dari amukan air bah. Air yang menggenangi kawasan Jalan Sudirman membuat rumah dinas walikota,  rumah dinas gubernur Sumut dan rumah dinas Kapoldasu  turut terendam.

Sejumlah jalan utama di Kota Medan seperti Jalan Mongonsidi Medan, Jalan Adi Sucipto Polonia, Jamin Ginting, Pattimura, S Parman, Gajah Mada, Iskandar Muda dekat Pringgan, Jalan dr Mansyur, Wahid Hasyim, Sriwijaya, Ngalengko, Jalan Sunggal Medan, TB Simatupang, Air Bersih hingga Jalan Titi Papan, Jalan Nibung juga tergenang air.

Sementara  di kawasan area Bandara Polonia Medan terlihat beberapa ruas jalan tergenang luapan banjir  Sungai Babura hingga 30 cm terutama ujung Jalan Suwondo dan Mongonsidi,  sehingga para pegawai maskapai penerbangan serta pegawai Bea Cukai, AP II Bandara Polonia Medan terganggu masuk bekerja. Bahkan, luapan air juga terlihat di ujung landasan yang tembus ke badan jalan dekat Taman Dirgantara.

Pada saat sama, suasana  di Bandara terlihat landasan pacu (runway) untuk pergerakan pesawat kali ini tidak terganggu di bandara itu, pesawat aman saat take off dan landing.Namun  imbas luapan sungai Deli dan Babura masuk ke area Bandara, menyebabkan jalan pintas (taxiway)  pesawat dan area parkir pesawat-pesawat berbadan kecil di kawasan Delta digenangi air, menyebabkan pesawat-pesawat itu diparkirkan agak ke pinggir bandara.

Kecamatan yang paling parah dilanda banjir adalah Medan Tuntungan. Di sini 11 lingkungan yang berada di Kelurahan Mangga terendam air. Sedikitnya 1.414 KK  atau 5.656 jiwa terpaksa mengungsi. 
Kemudian di Kecamatan Medan Barat, banjir terjadi di Kelurahan Kesawan yang menimpa 330 KK. Selanjutnya, Kecamatan Medan Selayang, merendam Kelurahan Beringin (450 KK).

Kecamatan Medan Sunggal, luapan air melanda tiga kelurahan Kelurahan Sunggal, ada 162 KK dengan 455 jiwa. Kelurahan Kampung Lalang, 288 KK dengan 1115 jiwa.  Kelurahan Tanjung Rejo, korban 117 KK, 521 jiwa di lingkungan IX, Gang Famili, Jalan Setia budi 50 KK/180 jiwa. Di sini posko kesehatan belum ada. Stok pangan cukup sampai hari ini.

Rumah yang terendam 25 unit dan idak bisa dimasuki lagi. Selain itu, di Jalan Sei Asahan, Lingkungan VIII ada 35 KK/160 jiwa yang menjadi korban banjir. Di sini posko kesehatan juga belum ada. Rumah terendam 26 unit.  Setelah itu Kecamatan Medan Polonia, luapan air menggenangi rumah warga di tiga kelurahan yaitu, Polonia,  Sari Rejo dan  Kampung Anggrung.

Luapan air selanjutnya melanda Kecamatan Medan Baru yang terjadi di lima kelurahan yakni Petisah Hulu,  Merdeka,  Darat,  Padang Bulan dan Titi Rante dengan jumlah 900 jiwa. Di Kecamatan Medan Johor, banjir terjadi di  Kwala Bekala,  Pangkalan Mansyur dan  Gedung Johor dengan 20 KK. Untuk Kecamatan Medan Helvetia, banjir melanda Kelurahan Tanjung Gusta dan Kelurahan Cinta Damai yang menimpa 1.116 KK. Sedangkan yang terakhir di Kecamatan Medan Maimun, banjir melanda Kelurahan Sei Mati dengan jumlah 2.469 jiwa.

Sementara ratusan rumah warga di Lingkungan II, III, IV, VI dan VII Kelurahan Martubung, terendam air akibat jebolnya tanggul  Sungai Deli sepanjang 10 meter di belakang pabrik pengolah sawit Jalan KL Yos Sudarso Km 14,5 Medan Labuhan, Jumat (1/4) pagi.

Air sungai mulai memasuki kediaman warga sekira pukul 06.00 WIB, dari rembesan bocornya tanggul di belakang pabrik AJP. Lantaran derasnya arus, tingginya volume air  mencapai pinggiran sungai dan ditambah lagi kondisi benteng yang rapuh, sehingga mengakibatkan tanggul terkikis dan jebol.

Selain menggenangi pemukiman setinggi pinggang orang dewasa, jalan raya kawasan Medan Belawan terpaksa diblokir bagi pengendara mengingat tinggi air mencapai lutut. Sebagai alat transportasi warga, sejumlah truk Polri dan TNI AL dikerahkan. Begitu juga untuk bantuan medis disiapkan ambulans keliling.  Untuk sementara hari itu, arus lalu lintas dialihkan ke Jalan Ileng Kelurahan Rengas Pulau, melalui jembatan Sungai Deli kawasan Aloha.

Dari pantauan Analisa, banjir juga melanda pemukiman warga di Simpang Kantor Kelurahan Pekan Labuhan, Perumahan TNI AL Dewa Ruci yang beberapa waktu lalu turut mengalami banjir kiriman.
Akibat genangan air di jalan raya dan sejumlah instansi pemerintahan tampaksepi, bahkan ada juga yang meliburkan pegawai hari itu. Selain itu di Medan Deli, pemukiman warga di Griya Marelan dan lingkungan IV Kelurahan Titipapan juga digenangi air setinggi lutut orang dewasa.

Terputus

Sementara Walikota Medan Drs H Rahudman Harahap MM setibanya di Bandara Polonia, langsung meninjau banjir di Kelurahan Sei Bekala, Jalan Pintu Air IV.  Luapan air setinggi hampir dua meter, persisnya dekat jembatan menyebabkan terputusnya hubungan Kelurahan Sei Bekala dengan Simalingkar B di Kecamatan Medan Johor.

Menurut L Sihotang (33), salah seorang warga Jalan Pintu Air IV, Kelurahan Sei Bekala, banjir kali ini yang paling parah terjadi. Sebelumnya, kawasan tempat tinggalnya belum pernah terendam banjir seperti itu. Tinggi air di pinggiran sungai hampir sekitar empat meter sehingga merendam rumah warga. “Air mulai naik sekitar pukul 02.00 WIB. Begitu air naik, warga langsung mencari tempat yang lebih tinggi  untuk menyelamatkan diri. Sejak saya tinggal di tempat ini, belum pernah banjir separah ini,” kata L Sihotang.

Setelah melihat kondisi lapangan, walikota langsung memerintahkan pimpinan SKPD yang terkait segera memberikan bantuan kepada warga yang menjadi korban banjir, termasuk camat Medan Johor dan lurah setempat agar tanggap guna meringankan beban warga.

Dijelaskannya, luapan air ini terjadi tidak terlepas akibat belum berfungsi dengan baiknya kanal di kawasan Titi Kuning. Padahal kanal itu berfungsi untuk  mengendalikan luapan air apabila  sungai meluap. Akibatnya, air yang datang dari gunung akibat tingginya curah hujan menyebabkan sungai tidak mampu lagi menampung debit air  sehingga meluap.

Bentuk 3 Tim

Setelah itu walikota didampingi sejumlah pimpinan SKPD di antaranya Kadis Bina Marga Ir Gunawan, Kadis Sosial dan Tenaga Kerja Drs T Irwansyah, Kabag Umum Muslim dan Kabag Humas Khairul Buhari bergerak menuju kantor walikota. Orang nomor satu di Pemko Medan itu selanjutnya menggelar rapat  tertutup untuk membahas banjir tersebut.

Usai rapat, walikota menjelaskan kepada wartawan telah membentuk tiga tim yang diturunkan untuk memantau seluruh lokasi banjir.  Usai rapat, ketiga tim langsung bergerak menuju lokasi banjir. Rombongan Walikota bergerak menuju Kecamatan Medan Polonia. Di tempat ini, tepatnya Kelurahan Karang Sari, titi gantung yang menjadi sarana transportasi vital warga rusak parah akibat diterpa derasnya arus banjir.

Menurut Udin (35), warga Kelurahan Sari Rejo. Banjir kali ini dikatakannya paling parah dibandingkan banjir sebelumnya, termasuk banjir yang terjadi pada Januari 2011 lalu. Kondisi ini menyebabkan ratusan rumah warga terendam, bagi warga yang bermukim di pinggiran sungai, tinggi air sampai melewati atap rumah.

“Banjir kali ini cukup parah. Bayangkan saja tinggi air melebihi titi gantung, sehingga arus air menyebabkan konstruksi jembatan rusak parah sehingga tidak bisa dilewati lagi. Selama ini kalau pun air sungai meluap tidak pernah sampai  melewati titi gantung,” papar Udin.

Melihat kondisi konstruksi titi yang dibangun sekitar tahun 1970 itu cukup parah, walikota berjanji akan segera memperbaikinya. Hal itu dilakukan karena titi gantung itu merupakan akses keluar masuk yang sangat vital karena menghubungkan warga setempat (Kelurahan Sari Rejo) dengan Kelurahan  Beringin (Jalan Jamin Ginting).     Walikota juga meninjau pagar di landasan Bandara Polonia. Di sini, walikota langsung melihat jalur air yang keluar hingga menggenani akses jalan di samping Bandara Polonia. Walikota juga meninjau buangan air ke Sungai Deli.

Selanjutnya, untuk melihat kondisi banjir yang menimpa Kota Medan secara jelas, walikota didampingi sejumlah wartawan media cetak dan elektronik melakukan pantauan langsung dari udara dengan menggunakan satu unit helikopter dengan take off dari Lapangan Lanud Medan. Malam hari walikota bersama rombongan juga meninjau korban banjir di posko-posko di antara di Jalan S Parman dan kawasan Medan Utara.

Posko Bantuan dan Kesehatan

Sementara dari hasil rapat evaluasi di rumah dinas, dilaporkan Pemko Medan mendirikan posko dan dapur umum. Tercatat di Kecamatan Medan Tuntungan (9 titik posko kesehatan dan 9 titik dapur umum), Kecamatan Medan Barat (9 titik dapur umum), Kecamatan Medan Selayang (4 titik posko dan 4 titik dapur umum) dan Medan Sunggal (2 titik posko dan 3 titik dapur umum).

Di Kecamatan Medan Polonia (3 titik posko dan 3 titik dapur umum), Medan Baru (8 titik posko dan 8 titik dapur umum), Kecamatan Medan Johor (12 titik posko dan 12 titik dapur umum), Kecamatan Medan Helvetia (2 titik dapur dan 2 titik dapur umum) dan Kecamatan Medan Maimun (19 titik posko dan 19 titik dapur umum).

Kadis Kesehatan Kota Medan, dr Edwin Effendi MSc mengatakan ada belasan puskesmas yang disiagakan bersama dokter dan perawatnya. Mereka juga ditugaskan untuk membuka posko-posko kesehatan di titik-titik lokasi banjir. “Puskesmas-puskesmas yang merupakan daerah terkena banjir kami perintahkan untuk membantu warga dengan mendirikan posko,” katanya.

Sejumlah korban banjir khususnya warga yang tinggal di bantaran Sungai Babura hingga pukul 21.00 WIB masih tinggal di tenda-tenda pengungsian seperti di jalan Kejaksaan berdekatan dengan masjid Ubidyah. Warga di Gang Pasir, Jalan S Parman dan gang Sawo juga masih mengungsi. (maf/msm/maa/rmd/rrs/nai)

0 Kapolda Wisjnu Terima Ulos Wisgara

 
 TRIBUN MEDAN/FERIANSYAH NASUTION
 Kapolda Sumut Irjen Wisjnu Amat Sastro beserta isterinya, Mutiara Sitepu
mendapat penyematan pakaian adat Karo, Selasa, (23/3).
 
   
Laporan Wartawan Tribun Medan/Feriansyah Nasution

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Kapolda Sumut Irjen Wisjnu Amat Sastro beserta isterinya, Mutiara Sitepu mendapat penyematan pakaian adat Karo saat memasuki halaman Mapolda Sumut, Selasa (22/3) pukul 09.00 WIB.

Saur Sitepu dan Maulina Br Ginting, mewakili subetnis Karo Sumut, khususnya marga Karo Karo Sitepu, didaulat menyematkan pakaian adat yang disertai harapan dan doa agar kapolda baru ini sukses dalam mengemban jabatannya.

"Kiranya Tuhan memberkati agar Pak Wisjnu sehat selalu. Agar selamat dan dilindungi oleh yang mahakuasa," ujar Saur saat menyematkan pakaian adat Karo.
Dia mengatakan seperangkat pakaian adat tersebut untuk menahan segala cobaan yang ditujukan pada diri Kapolda Sumut baru.

"Pisau yang kami serahkan juga untuk  melengkapi, menjaga diri kekuatan tubuh Pak Wisjnu," kata Saur seusai acara.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Hery Subiansauri melalui Kasubbid Dokumentasi dan Liputan (Dokliput) Humas Polda Sumut, AKBP MP Nainggolan mengatakan penyematan pakaian adat Karo pada Wisjnu, dilakukan lantaran isteri kapolda baru tersebut bermarga (boru) Sitepu.
"Itu memang sudah tradisi kita di Polda Sumut, setiap penyambutan Kapolda Baru selalu dengan acara adat satu suku yang ada di Sumut. Kebetulan hari ini adat Karo. Tapi ada juga tadi adat Melayu berupa tarian Serampang 12," katanya.
Nainggolan mengatakan, Wisjnu, disematkan ulos Wisgara dari tokoh masyarakat Kabanjahe, Tanah Karo.
 
"Kalau dulu Pak Oegro adat Toba, beliau diberikan Tunggal Panaluan," ujarnya.
Sebelumnya menurut informasi yang didapat, Wisjnu sudah tiba di Medan pada Minggu (20/3) sekitar pukul 15.00 WIB. Lebih cepat satu hari dari rencana yang dijadwalkan panitia penyambutan, yang harusnya tiba di Medan Senin (21/3).
 
Usai berjabat tangan dengan Kapolda Sumut yang lama (Irjen Oegroseno), Wisjnu dan Oegro langsung naik ke lantai empat Aula Tribrata Mapolda Sumut untuk mengikuti acara laporan kesatuan yang langsung disampaikan Kapolda Sumut yang lama, serta dilanjutkan acara penandatanganan memori serahterima. Namun, kegiatan ini bersifat tertutup dan hanya diikuti internal jajaran pejabat utama Polda Sumut.

Sedangkan di Aula Kamtibmas Mapolda Sumut, pada pukul 10.00 WIB berlangsung acara Rapat Paripurna Pengurus Daerah Bhayangkari Sumut dan temu ramah Pengurus Yayasan Kemala Bhayangkari Daerah Sumut. Kegiatan ini diikuti oleh isteri isteri jajaran pejabat utama Polda Sumut serta isteri para Kapolres se-Sumut.

Kemudian pukul 14.00 WIB, dilaksanakan kegiatan serah terima jabatan Ibu Asuh Polwan dari Ning Oegroseno kepada Mutiara Sitepu Wisjnu Amat Sastro.

Usai acara formal sertijab Ibu Asuh Polwan, Wisjnu dan isterinya sempat menyanyikan satu lagu berjudul Anak Na Burju.
 
Sekitar pukul 16.30 WIB, setelah Wisjnu dan isterinya bernyanyi lagu batak, acarapun selesai, dilanjutkan salam salaman sejajaran Polisi Mapolda Sumut, sambil foto bersama. Usai foto, tampak Wisjnu dan Oegro berjalan keluar, Wisjnu mengantarkan Oegro naik ke mobil pribadinya, karena mobil dinas Kapolda Sumut sudah digunakan oleh Wisjnu pasca penandatanganan memori serahterima.

Mereka saling berpelukan dan saling bersentuh pipih. Oegro pun menaiki mobilnya. Usai kepergian Oegro, Wisjnu tampak masih berbincang dengan beberapa pejabat utama jajaran Mapolda Sumut. Tampak wajahnya serius ketika berbicara, Sambil memukul mukul kaki kanannya menggunakan  tongkatnya, tapi sesekali tawa juga muncul dari pria berkulit putih ini. Tak lama iapun menaiki mobil dinasnya untuk pertama kali, sambil memberikan hormat dan melambaikan tangan. 


Editor : budi

0 Penerapan e-KTP di Medan Lambat

Medan, (Analisa)

Penerapan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) di Kota Medan terkesan lambat. Padahal Kota Medan sebagai Ibukota Provinsi Sumatera Utara seharusnya mampu menerapkan e-KTP terlebih dahulu dibanding kabupaten/kota lainnya di Sumut.

Parahnya, meski Medan termasuk kota terbesar ketiga dan merupakan kota yang menuju metropolitan tetapi tidak “dilirik” sebagai kota percontohan penggunaan e-KTP di daerah ini. “Awalnya Medan tidak masuk dalam 197 kabupaten/kota se Indonesia yang termasuk percontohan penerapan e-KTP.

Namun akhirnya Kementerian Dalam Negeri setujui kalau Medan termasuk salah satu kota yang harus menggunakan e-KTP, “ujar Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Medan, Darussalam Pohan pada saat Kunjungan Kerja Komisi A DPRD Kota Medan, Jumat (25/3).  Dikatakannya, untuk menerapkan e-KTP tersebut, saat ini Dinas Kependudukan Kota Medan telah melakukan sosialisasi dan pemutakhiran data Nomor Induk Kependudukan (NIK) melalui Kepala Lingkungan.

Launchingnya Juni

“Untuk launchingnya e-KTP, kemungkinan akan dilaksanakan pada Juni tahun ini, ujarnya. Ketua Komisi A DPRD Kota Medan Ilhamsyah, mengakau hawatir jika penerapan e-KTP ini tidak akan menyelesaikan permasalahan yang selama ini terjadi di Kota Medan, yakni tumpang tindih jumlah penduduk.

“Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), per Februari 2010 jumlah penduduk Kota Medan mencapai 2,7 juta jiwa. Data ini akan meningkat pada saat jelang pemilihan umum, jadi bagaimana peran Disdukcapil untuk mengatasi permasalahan itu,“ tanyanya. Kepala Dinas Disdukcapil pada kesempatan itu tidak mampu berkata banyak, dirinya hanya mengatakan kalau mengenai jumlah penduduk pihaknya berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik.

Kunjungan Kerja yang dipimpin Ilhamsyah, Wakil Ketua, Surianda Lubis, Sekretaris, Burhanuddin Sitepu, anggota, Aripay Tambunan, Landen Marbun, Parlindungan Sipahutar, serta Janlie juga menyoroti rumitnya pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). “Saya kecewa meskipun katanya pembuatan KTP dan KK itu gratis namun di lapangan masih dijumpai kesulitan-kesulitan dalam pengurusannya, parahnya lagi masih banyak terjadi pungli,“ ujar Ilhamsyah. (sug)Medan, (Analisa)

Penerapan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) di Kota Medan terkesan lambat. Padahal Kota Medan sebagai Ibukota Provinsi Sumatera Utara seharusnya mampu menerapkan e-KTP terlebih dahulu dibanding kabupaten/kota lainnya di Sumut.

Parahnya, meski Medan termasuk kota terbesar ketiga dan merupakan kota yang menuju metropolitan tetapi tidak “dilirik” sebagai kota percontohan penggunaan e-KTP di daerah ini. “Awalnya Medan tidak masuk dalam 197 kabupaten/kota se Indonesia yang termasuk percontohan penerapan e-KTP.

Namun akhirnya Kementerian Dalam Negeri setujui kalau Medan termasuk salah satu kota yang harus menggunakan e-KTP, “ujar Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Medan, Darussalam Pohan pada saat Kunjungan Kerja Komisi A DPRD Kota Medan, Jumat (25/3).  Dikatakannya, untuk menerapkan e-KTP tersebut, saat ini Dinas Kependudukan Kota Medan telah melakukan sosialisasi dan pemutakhiran data Nomor Induk Kependudukan (NIK) melalui Kepala Lingkungan.

Launchingnya Juni

“Untuk launchingnya e-KTP, kemungkinan akan dilaksanakan pada Juni tahun ini, ujarnya. Ketua Komisi A DPRD Kota Medan Ilhamsyah, mengakau hawatir jika penerapan e-KTP ini tidak akan menyelesaikan permasalahan yang selama ini terjadi di Kota Medan, yakni tumpang tindih jumlah penduduk.

“Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), per Februari 2010 jumlah penduduk Kota Medan mencapai 2,7 juta jiwa. Data ini akan meningkat pada saat jelang pemilihan umum, jadi bagaimana peran Disdukcapil untuk mengatasi permasalahan itu,“ tanyanya. Kepala Dinas Disdukcapil pada kesempatan itu tidak mampu berkata banyak, dirinya hanya mengatakan kalau mengenai jumlah penduduk pihaknya berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik.

Kunjungan Kerja yang dipimpin Ilhamsyah, Wakil Ketua, Surianda Lubis, Sekretaris, Burhanuddin Sitepu, anggota, Aripay Tambunan, Landen Marbun, Parlindungan Sipahutar, serta Janlie juga menyoroti rumitnya pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). “Saya kecewa meskipun katanya pembuatan KTP dan KK itu gratis namun di lapangan masih dijumpai kesulitan-kesulitan dalam pengurusannya, parahnya lagi masih banyak terjadi pungli,“ ujar Ilhamsyah. (sug)

0 Kadisdiksu: Tidak Ada Alasan Menunda Pencairan Dana BOS

Medan, (Analisa)

Kepala Dinas Pendidikan Sumut, Drs. Syaiful Syafri menegaskan, tidak ada alasan kepada daerah untuk menunda pencairan dana BOS, karena berhubungan langsung dengan kelancaran proses pendidikan.

Tidak ada alasan untuk tidak tersalurkan, apalagi sistem penyalurannya sudah jelas, ada petunjuk teknisnya, ada surat dari Mendiknas dan ada surat edaran bersama Mendagri dan Mendiknas yang ditujukan kepada kepala daerah kabupaten/kota masing-masing.

Demikian disampaikan Kadisdiksu Drs. H. Syaiful Syafri kepada wartawan di ruang kerjanya Jalan Teuku Cik Ditiro Nomor 1-D Medan, Jumat (25/3).  Namun sampai saat ini, lanjutnya, masih ada pemerintah daerah yang masih beralasan, karena beberapa sekolah belum menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan ada juga yang beralasan menunggu palu diketok, sehingga penyaluran BOS tersebut menjadi kendala.

Penting dicamkan, tegas Syaiful, keterlambatan penyaluran dana BOS di kabupaten/kota dapat mencederai atau menjatuhkan citra Pemerintah Provinsi Sumut ke pusat. “Oleh karena itu, saya mengimbau kepada kabupaten/kota agar benar-benar komit untuk segera menyalurkan dana tersebut secepatnya,” ujar Kadisdiksu.

Sementara penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sebagian besar kabupaten/kota di Sumut belum juga disalurkan. Bahkan sampai saat ini baru 10 kabupaten/kota yang sudah menyalurkan bantuan tersebut ke sekolah-sekolah.

“Informasi yang saya terima sampai sat ini, baru 10 kepala daerah kabupaten/kota (bupati dan walikota-red) yang sudah menyalurkan dana BOS ke sekolah-sekolah. Sedangkan 23 kab/kota lainnya sampai saat ini saya belum mendapat informasi,” ungkapnya.

Salurkan BOS

Kesepuluh daerah yang sudah menyalurkan dana BOS tersebut yaitu Mandailing Natal, Tebingtinggi, Labuhanbatu Utara, Serdang Bedagai, Toba Samosir, Binjai, Medan, Tanjungbalai, Tapanuli Selatan dan Deliserdang. “Pemerintah Provinsi Sumut sangat mengucapkan terimakasih kepada 10 kepala daerah tersebut yang sudah menyalurkan dana BOS. Bagi 23 kab/kota lainnya diharapkan dapat segera menyalurkannya,” ucap Syaiful.

Mengenai sanksi bagi kabupaten/kota yang belum juga menyalurkan dana BOS tersebut, Syaiful Syafri menegaskan, saksi yang akan diberikan sudah jelas, sesuai surat Mendiknas No.293/MPN/KU/2011 dinyatakan, keterlambatan penyaluran dana BOS triwulan pertama sangat mengganggu kegiatan belajar-mengajar di SD-SMP. Apabila dana tersebut tidak segera disalurkan pada triwulan pertama, Mendiknas akan melakukan evaluasi terhadap anggaran-anggaran di daerah kabupaten/kota yang tidak komit terhadap pendidikan.

Sedangkan sanksi secara internal Pemprovsu, Kadisdiksu akan menyampaikannya kepada Gubsu dan meminta petunjuk, langkah strategis apa yang diambil apabila ada daerah yang tidak komit terhadap pendidikan dan penyaluran dana BOS tersebut.

Menyinggung penyaluran dana BOS untuk triwulan kedua (April-Mei-Juni), Syaiful Syari menyebutkan, sesuai dengan penjelasan dari Drijen Keuangan, penyalurannya akan dilaksanakan pada 6 April 2011 sudah ditransfer dari rekening Kas Negara ke rekening Kas Daerah. “Sedangkan penyalurannya ke sekolah-sekolah, selambat-lambatnya setelah 14 hari dana masuk ke Kas Daerah, diharapkan bisa segera disalurkan,” tegas Syaiful. (rmd)

0 Cheng Beng Hari Pertama Lancar, Peziarah Terharu Beri Bantuan

Medan, (Analisa)

Memasuki hari pertama Cheng Beng (ziarah kubur, red) pejiarah mulai mendatangi pekuburan. Meski belum terlalu ramai, peziarah hari pertama Cheng Beng yang bagi masyarakat Tionghoa merupakan ritual setahun sekali di perkuburan Tionghoa Kedai Durian berjalan lancar, Jumat (25/3).

Di beberapa titik juga terlihat pihak keamanan baik dari petugas kepolisian sektor Delitua dan Patumbak serta Koramil 08/MT serta Muspika senantiasa membantu kelancaran pelaksanaan ritual. Pantauan wartawan di lapangan, peziarah mengendarai mobil dengan tertib memasuki komplek perkuburan. Tampak juga pihak yayasan Budi Luhur selaku pengelola perkuburan memberikan pelayanan baik ketika peziarah tiba dan memasuki lokasi perkuburan.

Biaya operasional sebesar Rp 50 ribu per kendaraan roda empat atau lebih yang merupakan bantuan partisipasi para peziarah untuk biaya operasional meliputi pemeliharaan, kebersihan, perbaikan sarana jalan dengan ikhlas diberikan peziarah kepada petugas pengelola perkuburan ketika masuk ke komplek perkuburan.

“Para peziarah terharu ketika kita jelaskan untuk apa uang partisipasi tersebut. Meski ada yang tidak tahu, kita berikan penjelasan bahwa selama ini kita tidak pernah meminta kutipan untuk menjaga kuburan nenek, orangtua ataupun leluhur peziarah, namun kita tetap menjaga serta mengawasi agar kuburannya tetap baik,” sebut Ketua Yayasan Budi Luhur Kedai Durian, Harun.

Harun atau yang lebih dikenal Alun menjelaskan, biaya operasional tersebut baru pertama kali diberlakukan, mengingat yayasan sudah puluhan tahun tidak membebankan para peziarah dengan biaya operasional tersebut. Para peziarah tentu akan menyadari biaya yang harus dikeluarkan yayasan selama puluhan tahun. “Yayasan tanpa pamrih melakukan ini. Maka itu kita berharap atas pengertian dan bantuan para peziarah,” kata Harun.

Tokoh masyarakat Medan Johor ini menambahkan, untuk menggugah hati peziarah pihak yayasan juga memasang spanduk tentang makna Yayasan Budi Luhur yang telah dijabarkan yakni "Budi baik atau berbuat baik, Untuk orang banyak, Dimaknai amal dari Iman, Lanjut usia sama dengan, Umur panjang keduanya, Hidup dalam perjuangan, Untung atau Rugi laba tidak masuk kriteria".

Karena itu, lanjut Harun, diperlukan kerjasama yang baik dari semua pihak agar Cheng Beng berjalan sukses. Karena apa yang pihaknya lakukan juga hasil dari musyawarah semua pihak, sehingga yayasan akan terbantu untuk memenuhi biaya operasional yang selama ini telah dikeluarkan.  Menurut Harun, seperti tahun-tahun sebelumnya, pada saat Cheng Beng pejiarah bukan hanya datang dari Kota Medan, tapi juga daerah lain di Sumut, Pulau Jawa, Batam, Pakan Baru bahkan Malaysia dan Singapura. (msm)

0 60%-80% Anak Cacingan


HARI CACING SEDUNIA: Anak sekolah dasar(SD) se-Kota Medan
menghadiri acara menyambut hari waspada cacing se-dunia 23 Juli 
mendatang yang digelar oleh Johnson and Johnson dan 
Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu 
di Taman Ahmad Yani Medan,
Kamis (24/3). //ANDRI GINTING/SUMUT POS


SumutPos 
Menyambut Hari Waspada Cacing Sedunia
MEDAN- Dalam rangka menyambut Hari Waspada Cacing se-dunia 23 Juli mendatang,  ratusan anak sekolah dasar (SD) se-Kota Medan menghadiri acara yang digelar oleh Johnson and Johnson yang bekerjasama Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (Siskib) di Taman Ahmad Yani Medan, Kamis (24/3).
Dalam acara tersebut, tersedia beberapa sarana edukasi yang memberi pelajaran terhadap perkembangan cacing serta bahayanya bagi keberlangsungan hidup manusia.
Salah satu stan Wahana Cacing menyediakan sebanyak 10 mikroskop bagi para pengujung khususnya para anak SD, guna mengetahui perkembangan cacing. Stan lainnya adalah Kelas Cacing, dimana pembicaranyan adalah artis yang juga dokter Lula Kamal dan Evi, dosen dari Fakultas Parasitologi Universitas USU.
Dalam bimbingan tersebut, tercatat 4 fakta tentang cacingan antara lain, telur cacing dapat terbang dan hinggap pada makanan, larva cacing dapat menembus pori-pori kulit, larva cacing dapat berpindah melalui sentuhan dan gejala awal cacingan dapat terlihat.
Acara yang mengambil tema Kami Anak Indonesia, Generasi Sehat Karena Waspada Cacing Setiap Saat juga turut dihadiri Ketua Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (Siskib) Ny Ratna Joko Suyanto, yang merupakan istri Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Meko Polhukam), Joko Suyanto.
Ny Ratna Joko Suyanto menyatakan, penyakit cacingan disebabkan oleh endemik cacing yang bisa menyebabkan beberapa dampak negatif antara lain, mengurangi mutu sumber daya manusia (SDM), mengurangi kecerdasan anak, dan membuat manusia khususnya para anak menjadi kehilangan darah.
“Penyakit cacingan ini, banyak menyerang masyarakat yang berada di kalangan menengah ke bawah, khususnya anak-anak,” katanya.
Menurut data Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Chandra Syafei SpOg, 60 sampai 80 persen anak-anak Indonesia terbukti sudah terjangkit penyakit cacingan. Bahkan, 40 sampai 60 persen orang dewasa juga sudah terjangkit penyakit cacingan. Yang menjadi penyebab cacingan adalah pola hidup dilingkungan yang tidak bersih, seperti kebiasaan tidak mencuci tangan sebelum makan.
Hadir pada kesempatan itu selain Istri Menko Polhukam Ny Ratna Joko Suyanto, Lula Kamal, Wali Kota Medan, Rahudman Harahap, Marketing Manager Johnson and Johnson Edoardo Antonio Ledesma, Kepala Dinas Kesehatan Sumut Chandra Syafei, Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan Edwin Effendi dan para siswa SD se-Kota Medan.(ari/mag-7)

0 Mahasiswa USU Ancam Demo Besar-besaran

SumutPos 
Dugaan Pemotongan Bansos dari APBD Sumut Senilai Rp9,7 M
MEDAN-Polemik dana bantuan hibah dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provsu Tahun 2010 ke Universitas Sumatera Utara (USU) terus bergulir. Kali ini, masalah tersebut memancing adrenalin para aktivis dari USU. Sejumlah aktivis mahasiswa berjani ’turun ke jalan’. Mereka berniat membersihkan dugaan praktik-praktik kotor yang mencemari dunia pendidikan di Sumatera Utara.
Ketua Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Sumut, Syamsi Pohan menegaskan, saat ini HMI Sumut dan elemen mahasiswa di USU lainnya, sedang membahas persoalan ini. Jika Pemprovsu tidak segera menyelesaikannya, tidak menutup kemungkinan mereka akan mendatangi kantor Gubsu secara beramai-ramai. Termasuk mengungkit borok Pemprovsu terkait berbagai dugaan kasus korupsi di pos-pos anggaran lain.
“Kalau untuk pendidikan pun dikorupsi, konon lagi yang lain,” tegas Syamsi kepada Sumut Pos, Kamis (24/3).
Sementara Sekjen Pemerintahan FMIPA USU Mahdiran menyatakan, kalau penyelewengan benar terjadi, pihaknya akan mempertanyakan hal itu ke Pemprovsu. “Itu sama artinya menzalimi USU dan dunia pendidikan secara luas. Kalau dari tabulasi itu ternyata positif ada permainan pihak Pemprovsu, bukan tidak mungkin pihaknya akan memberikan reaksi,” tandasnya.
Juru bicara Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) USU yang juga Gubernur Fakultas Sastra (FS) USU, Mawardi, mengatakan, sebagai mahasiswa, mereka dituntut untuk pintar dalam menyikapi hal-hal seperti ini.
“Sikap yang seharusnya diambil adalah jika ada siapa pun yang melanggar UU atau secara sengaja merugikan orang lain, harusnya mereka dihukum sesuai UU yang berlaku,” tegasnya.
Apalagi, sambungnya, jika ternyata dugaan korupsi benar adanya, itu merupakan satu tindakan yang merugikan kepentingan banyak orang. “Jika memang petinggi-petinggi di sini (USU, Red) melakukan tindakan tersebut, sebaiknya jangan dari sanksi pidana saja mereka dihukum. Tapi juga, hingga pencabutan jabatan mereka di sini tanpa pandang bulu. Karena, petinggi-petinggi sudah seharusnya mengayomi, bukan malah mengambil keuntungan,” terang Mawardi.
Kepada pihak universitas, Syamsi menegaskan, pihak USU tidak boleh tinggal diam. “USU harus meminta kekurangan dana tersebut. Karena ini menyangkut kepentingan pendidikan dan nama baik. Tindakan Provsu tersebut merupakan tindakan penyepelean terhadap isntitusi USU yang meruapakan ikon perguruan tinggi di Sumut,” katanya.
Pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut juga diminta menelusuri sisa kas yang belum disalurkan tersebut. Jika terbukti masuk kantong pribadi para pejabat Provsu, maka harus dilaporkan ke institusi penegak hukum, guna dilakukan penyelidikan.
Sebagai generasi muda, Syamsir prihatin dengan kelakuan para pendahulunya. Para birokrat di Sumut menjalankan tugas birokrasi yang rumit dan rawan penyelewengan. “Birokrasi yang lebih sederhana namun ketat, tentu lebih menjamin penyaluran dana hibah,” ungkapnya.
Bansos untuk Ruko, Kejatisu tak Tahu
Temuan baru soal adanya penyimpangan dana untuk umat di Bansos Pempropsu, untuk pembangunan ruko  yayasan yang dilakukan oknum pejabat, ternyata belum diketahu Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kasi Penyidikan Pidsus Kejatisu Jufri SH, pada wartawan Kamis (25/3) di Jalan AH Nasution Medan.
“Kita belum mengetahui, soal penyimpangan dana dari proposal bantuan, untuk pembangunan mesjid ataun bantuan ke panti asuhan yang diselewengkan untuk pembangunan ruko sebuah yayasan yang diduga milik oknum di Bansos Pempropsu,” tegas Jufri SH.
Jufri mengatakan lebih lanjut bahwa saat ini pihaknya hanya melakukan penyelidikan penyelewengan di Bansos Sumut, masih seputar dugaan proposal bodong, untuk pengembalian dana APBD Kabupaten Langkat senilai Rp215,17 miliar. “Belum ada kita mengarah ke penyelidikan sesuai dengan laporan salah satu LSM itu. Namun demikian informasi tersebut, jadi acuan kita untuk mengusut lebih dalam soal rentetan dana Bansos yang diselewengkan tersebut,” tegas Jufri menutup pembicaraan.
Sementara ini, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) juga sedang melakukan penyelidikan dugaan korupsi dana bantuan sosial (Bansos) di Pemprovsu senilai Rp215,17 miliar. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejatisu Edi Irsan Tarigan SH juga pada wartawan Kamis (24/3) menegaskan, penyelidikan tidak akan dihentikan.” Kami terus selidiki. Sekarang kami menunggu,” tegas Tarigan.
Tarigan menambahkan, walau pihaknya belum menerima supervisi dari KPK, upaya pengusutan tuntas dugaan korupsi tersebut terus dilakukan. Berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan Kejatisu, berkat adanya laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari anggaran sebesar Rp215,17 miliar, sebesar Rp10,7 miliar yang terbagi dalam 13 item, tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. “Kami sudah terima laporan dari BPK RI terkait hasil auditnya untuk Pemprovsu, dan sekarang sudah saya suruh teliti,” kata Kajatisu Sution Usman Adji.
Lebih jauh dikatakan Sution, pihaknya belum memberikan penjelasan lengkap terkait adanya penyimpangan pada laporan BPK tersebut. Tapi, pada laporan BPK disebutkan, ada 13 bagian yang dianggap menyimpang. “Ada kira kira 13 item, dan sudah saya minta kepada Aspidsus dan Asintel dipilah-pilah mana yang kira-kira bisa diteruskan,” bebernya.
Pada laporan BPK yang disampaikan pada Kejatisu disebutkan, ada 13 bagian yang dianggap menyimpang.
Seperti telah diberitakan Sumut Pos, dugaan pemangkasan dana hibah dai APRB Sumut ke senilai Rp9,7 miliar terungkap saat anggota DPRD Sumut melakukan rapat kerja dengan pihak rektoran USU. Dalam raker diketahui, pagu hibah dana APBD 2010 yang seharusnya diberikan Rp18,5 miliar untuk tiga pos, hanya diserahkan Rp8,8 miliar.
Hasiholan Silaen yang saat ini kembali menjabat Asisten I Pemerintahan Setdaprovsu membenarkan pemberian hibah yang jumlahnya haya Rp8,8 miliar dari pagu Rp18,5 miliar. Ditanya dana Rp9,7 miliar yang belum dicairkan, Hasiholan menolak menjelaskannya.
“Iya benar. (Sisanya, Red) katanya belum cair. Waktu saya bilang, mana yang bisa dicairkan cepatlah dicairkan. Kenapa yang lain belum cair, Kepala Biro Keuangan dan Kepala Biro Binsos yang tahu itu. Saya yang memimpin rapat waktu itu, karena memang waktu kan tinggal sedikit lagi,” katanya kepada Sumut Pos di Lantai 9 Kantor Gubsu, Rabu (23/3).
Meski demikian, Hasiholan menolak jika disebut permasalahan pencairan bermuara di Biro Binsos dan Keuangan Provsu. “Ooo, saya tidak mengatakan seperti itu. Biro Binsos dan Biro Keuangan yang lebih tahu,” ungkapnya.
Soal Alkes, Anak Kedokteran Tutup Mulut
Sementara itu, terkait adanya dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes) Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Sumatera Utara (USU) 2010 senilai Rp38 miliar lebih, Dekan FK USU Prof Gontar A Siregar mengatakan, tak tahu menahu tentang hal tersebut. “Tak ada pengadaan Alkes di FK USU. Mungkin itu di RS Pendidikan USU. Kalau soal di sana, saya tidak tahu sama sekali,” terangnya, Kamis (24/3) Belasan mahasiswa FK USU yang dimintai komentarnya, tak satupun yang berani mengeluarkan statemen. Rata-rata mengaku takut, padahal wartawan koran ini telah memberikan jaminan nama dan identitas mereka tak disebut. Sejumlah mahasiswa yang menjadi pengurus beberapa organisasi kemahasiswaan di FK USU, juga tak mau berstatmen. “Jangan sayalah, soalnya saya tak berhak dan tak berani berkomentar,” ujar seorang pengurus organisasi kemahasiswaan yang menolak namanya disebut.
Pembantu Dekan I FK USU Prof Guslihan saat dikonfirmasi melalui telepon seluler beberapa kali, sama sekali tak menggubris panggilan telepon wartawan. Kepala Bidang Promosi, Humas dan Protokoler USU Bisru Hafi mengatakan, mengenai hal itu, ia belum bisa mengonfirmasi kepada pimpinan. “Bapak (Rektor, red) masih di Jakarta. Jika nanti beliau telah pulang, secepatnya saya akan memberitahukan perkembangannya. Atau, nanti saya coba tanya kepada Bapak PR I. Kalau ada jawaban, nanti saya juga akan mengonfirmasikannya,” terangnya.
Kajatisu, Sution Usman Adji mengakui pihaknya melakukan pengusutan dugaan korupsi pengadaan alat-alat kesehatan di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, untuk anggaran tahun 2010 senilai Rp38 miliar. Namun kasus tersebut belum dilimpahkan intel ke bagian tindak pidana khusus (Pidsus) Kejatisu. “Tim sudah bekerja, namun kasus itu belum dinaikkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Saat ini tim intelejen sedang berusaha mencari bukti tentang adanya penyimpangan anggaran,” kata Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Sution Usman Adji kepada wartawan, Kamis (25/3).
Ketika disinggung adanya beberapa pejabat di USU yang sudah diperiksa, Sution Usman Adji tidak menampik. Namun Sution belum mau menjabarkan lebih lanjut, karena kasus tersebut masik lidik. “Kasus itu masih penyelidikan, jadi kita belum bisa jabarkan siapa saja yang diperiksa dalam perkara tersebut, baik pejabat yang berkepentingan ataupun perusahaan rekanan,” tegas Sution.
Sution mengatakan, kasus itu masih dipegang bagian intelejen, karena status penyelidikan belum dinaikkan. “Tidak ada kasus yang kita tutupi, kita akan buka dan tuntaskan semuanya. Namun tunggu dululah biar anggota saya bekerja semaksimal mungkin untuk membongkar kasus itu. Kalau nanti sudah lengkap semuanya maka akan kita ekspos,” tegas Sution.
Sebelumnya, Kasi Penyidikan Pidsus Kejatisu Jufri Nasution SH mengatakan, kasus dugaan korupsi Alkes FK USU itu masih tahap penyelidikan. Jufri mengatakan kasus ini belum sampai ke tangan pidsus. Dia mengaku, masih melakukan beberapa pemeriksaan materi, apakah ada terkait penyelewengan anggaran ataupun di mark up. Diduga, dalam proyek senilai Rp38 miliar itu, terdapat kerugian negara sebesar Rp8 M-Rp10 M.
Sejauh ini Kejatisu sudah memeriksa empat profesor (bukan lima seperti berita kemarin, Red). Keempat profesor yang diperiksa itu adalah berinisial Prof GLN, Prof CHY, Prof DDM dan Prof SYP. (rud/saz)

0 Tiga Personel Dishub Pungli Ditangkap

SumutPos 
Intel Kejatisu Menyaru Supir dan Kernet Truk
MEDAN-Tiga pegawai negeri sipil (PNS) dari Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Utara, yang melakukan pungutan liar (pungli) terhadap sejumlah supir truk di timbangan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang, diringkus petugas intelijen Kejatisu, dalam penyamaran yang dilakukan, Kamis dinihari (24/3) sekira pukul 2.15 WIB.
Ketiga oknum PNS Dinas Perhubungan Sumut, yang diamakan petugas Intelijen Kejatisu, diantaranya Marlon Sinaga petugas loket pembayaran. Selain itu petugas juga mengamankan, Ahmad Sofyan dan Panal Simamora. Dari tangan ketiga oknum ini, petugas Kejatisu mengamankan uang tunai dari hasil pungli sebesar Rp16.474.000 beserta satu buah buku register Perda No 14 tahun 2007
“Penangkapan terhadap ketiga oknum pegawai Dishub Sumut ini, berdasarkan surat perintah tugas nomor: Printung-13/N.2/Dek.3/01/2011 tanggal 31 Januari 2011 dan Surat Perintah Operasi Intelijen Yustisial Nomor: Prinops-04N2/Dek.3/03./2011 tanggal 23 Maret 2011 oleh tim Lidik Intelijen Kejatisu,” tegas Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Sution Usman Adji pada wartawan, Kamis (25/3).
Sution Usman Adji mengatakan, bahwa penangkapan yang dilakukan pihaknya sesuai dengan surat edaran, dari Jampidsus Kejagung RI, mereka juga menangani perkara pungli di Indonesia.
“ Surat edaran dari Jampidsus Kajgung RI ini, berlaku diseluruh Indonesia, terkait pungutan liar. Dan Sumatera Utara, yang pertama kali melakukan penangkapan terhadap pungli untuk di Indonesia,” tegas Sution.
Lebih lanjut dikatakan Sution, bahwa pungutan yang dilakukan ketiga oknum tersebut tidak sesuai dengan perda, tentang pengangkutan barang yang melebihi tonase.
Penangkapan yang telah direncanakan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Sution Usman Adji, bermula penyamaran yang dilakukannya bersama dengan dua orang anaknya buahnya yakni M Yusuf SH dan Frangki Manurung SH, yang sama petugas intelijen Kejatisu dan Kejari Medan.
Untuk menjebak oknum yang melakukan pungutan liar ini, Kajatisu dan anggotanya, terpaksa harus menyaru sebagai supir dan kernet truk bernopol BB 8355 YA dengan membawa jagung.
Saat masuk ke area jembatan timbangan, salah satu dari tiga tersangka, yang mengenakan pakaian sipil, lantas menghampiri petugas yang menyaru sebagai supir.
Lantas petugas Kejatisu menyerahkan uang sebesar Rp50.000 pada petugas dishub. Namun, petugas Dishub tidak mau menerima uang tersebut dengan alasan, tidak cukup dan minta tambah pada sang supir.
Malam itu juga petugas yang menyaru, sempat terjadi tawar menawar, yang akhirnya terjadilah kesepakatan menjadi Rp70 ribu.
“Pungutan liar jembatan timbangan tidak didasarkan pada Perda No 14 tahun 2007 namun uang pungli tersebut adalah kepentingan diri sendiri atau orang lain bukan untuk kas negera, bahkan jembatan timbang tersebut ketika truk ditimbang namun tidak ada angka berat tonase dari truk di monitor yang dalam keadaan mati,” tegas Sution.
Untuk mematangkan rencana tersebut beberapa tim intelejen Kejatisu, juga melakukan penyamaran sebagai supir truk.juga petugas menyerahkan uang kepada petugas pungli sebesar Rp150 ribu.
Namun petugas Dishub Sumut, kembali menolak dengan alasan minta tambah. Kerena sudah terjadi perang mulut maka, petugas intel yang menyaru langsung memborgol tangan Marlon Sinaga, bersama kedua temannya langsung ke dalam mobil yang telah dipersiapkan.
Atas dasar perbuatan ketiga pelaku, para oknum ini dikatagorikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf a,b dan e Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 KUHP.(rud)

0 Konjen Malaysia Minta Laporan Tertulis

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Konsulat Jenderal (Konjen) Malaysia di Medan tidak berwenang m,nyelesaikan kasus pemukulan nelayan Belawan yang dilakukan Tentara Diraja Malaysia. Sebab, kasus tersebut melibatkan dua negara. 

Hal ini diungkapkan Konjen Malaysia Puan Norlin Osman pada konprensi pers di Gedung Konsul Malaysia di Jalan Diponegoro, Medan, Selasa (22/3). Konferensi pers tersebut dihadiri Konsul Muda Malaysia Nor Azhar Hajis, anggota DPD RI Parlindungan Purba, dan perwakilan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Medan, dan Deliserdang.

Norlin mengatakan, wewenangnya sebagai konjen hanya memfasilitasi, keputusan sepenuhnya di tingkat pemerintah. "Kita bukan mi instan. Ketika dituang langsung masak. Banyak institusi yang berwenang dan ikut terlibat melakukan proses penyelidikan ini," ujarnya.

Norlin menambahkan, pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan HNSI cabang Medan. Saat itu, pihak HNSI sudah menyampaikan aduan terkait anggota mereka yang mendapat tindakan kekerasan oleh pihak Tentara Diraja Malaysia.

Norlin menambahkan, tentara laut Malaysia memiliki radar radio dan peralatan yang canggih, sehingga kapal apa saja yang melewati perbatasan kedua negara di Selat Malaka ada rekamannya.

"Kita sudah antarkan maklumat ini kepada pemerintah Malaysia dan kita masih menunggu hasil penyelidikan. Saya berharap HNSI juga membuat laporan tertulis yang dilengkapi dengan fakta,  informasi serta gambar gambar selengkap mungkin untuk membantu penyelidikan di tingkat pemerintah," ujarnya.

Norlin mengatakan pihaknya mendapatkan dakwaan (tuduhan) selama ini hanya dari surat kabar. Sebab, laporan resmi belum ada mereka terima. Itu pula sebabnya, ia meminta sesegera mungkin agar pihak yang merasa jadi korban kekerasan Tentara Diraja Malaysia, menunjukkan bukti.
Parlindungan juga berjanji akan membawa permasalahan ini ke pemerintah pusat. Ia mengatakan, akan menjembatani konflik yang sering terjadi menyangkut masalah perairan Indonesia dan Malaysia.

"Sebagai anggota DPD RI Sumatera Utara, saya hanya menjebatani apa yang terjadi. Pihak HNSI juga harus ada bukti tertulis terkait permasalahan in agar bisa diproses. Sementara pihak Malaysia juga harus ada kode etik untuk tidak melakukan tindakan kekerasan jika hal serupa terjadi lagi," ujarnya.

Parlindungan juga mengatakan, akan mengajukan masalah ini ke pemerintah pusat dalam hal ini pihak kementerian terkait agar segera menentukan tapal batas, yang menjadi masalah paling sering di kawasan Selat Malaka. Ia juga mengatakan, agar pihak HNSI agar bisa menjelaskan kepada anggotanya terkait grey area atau kawasan yang belum jelas milik siapa.

Konjen Malaysia mengatakan, saat ini pihak TNI sudah berada di Malaysia dan melakukan koordinasi dengan Tentara Diraja Malaysia. 

Penulis : irfan_azmi_silalahi
Editor : budi

Delete this element to display blogger navbar

 
© 2010 Koran Medan is proudly powered by Blogger