0 Kapolda Wisjnu Terima Ulos Wisgara

 

 TRIBUN MEDAN/FERIANSYAH NASUTION

 Kapolda Sumut Irjen Wisjnu Amat Sastro beserta isterinya, Mutiara Sitepu

mendapat penyematan pakaian adat Karo, Selasa, (23/3).

 

   

Laporan Wartawan Tribun Medan/Feriansyah Nasution

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Kapolda Sumut Irjen Wisjnu Amat Sastro beserta isterinya, Mutiara Sitepu mendapat penyematan pakaian adat Karo saat memasuki halaman Mapolda Sumut, Selasa (22/3) pukul 09.00 WIB.

Saur Sitepu dan Maulina Br Ginting, mewakili subetnis Karo Sumut, khususnya marga Karo Karo Sitepu, didaulat menyematkan pakaian adat yang disertai harapan dan doa agar kapolda baru ini sukses dalam mengemban jabatannya.

"Kiranya Tuhan memberkati agar Pak Wisjnu sehat selalu. Agar selamat dan dilindungi oleh yang mahakuasa," ujar Saur saat menyematkan pakaian adat Karo.

Dia mengatakan seperangkat pakaian adat tersebut untuk menahan segala cobaan yang ditujukan pada diri Kapolda Sumut baru.

"Pisau yang kami serahkan juga untuk  melengkapi, menjaga diri kekuatan tubuh Pak Wisjnu," kata Saur seusai acara.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Hery Subiansauri melalui Kasubbid Dokumentasi dan Liputan (Dokliput) Humas Polda Sumut, AKBP MP Nainggolan mengatakan penyematan pakaian adat Karo pada Wisjnu, dilakukan lantaran isteri kapolda baru tersebut bermarga (boru) Sitepu.

"Itu memang sudah tradisi kita di Polda Sumut, setiap penyambutan Kapolda Baru selalu dengan acara adat satu suku yang ada di Sumut. Kebetulan hari ini adat Karo. Tapi ada juga tadi adat Melayu berupa tarian Serampang 12," katanya.

Nainggolan mengatakan, Wisjnu, disematkan ulos Wisgara dari tokoh masyarakat Kabanjahe, Tanah Karo.

 

"Kalau dulu Pak Oegro adat Toba, beliau diberikan Tunggal Panaluan," ujarnya.

Sebelumnya menurut informasi yang didapat, Wisjnu sudah tiba di Medan pada Minggu (20/3) sekitar pukul 15.00 WIB. Lebih cepat satu hari dari rencana yang dijadwalkan panitia penyambutan, yang harusnya tiba di Medan Senin (21/3).

 

Usai berjabat tangan dengan Kapolda Sumut yang lama (Irjen Oegroseno), Wisjnu dan Oegro langsung naik ke lantai empat Aula Tribrata Mapolda Sumut untuk mengikuti acara laporan kesatuan yang langsung disampaikan Kapolda Sumut yang lama, serta dilanjutkan acara penandatanganan memori serahterima. Namun, kegiatan ini bersifat tertutup dan hanya diikuti internal jajaran pejabat utama Polda Sumut.

Sedangkan di Aula Kamtibmas Mapolda Sumut, pada pukul 10.00 WIB berlangsung acara Rapat Paripurna Pengurus Daerah Bhayangkari Sumut dan temu ramah Pengurus Yayasan Kemala Bhayangkari Daerah Sumut. Kegiatan ini diikuti oleh isteri isteri jajaran pejabat utama Polda Sumut serta isteri para Kapolres se-Sumut.

Kemudian pukul 14.00 WIB, dilaksanakan kegiatan serah terima jabatan Ibu Asuh Polwan dari Ning Oegroseno kepada Mutiara Sitepu Wisjnu Amat Sastro.

Usai acara formal sertijab Ibu Asuh Polwan, Wisjnu dan isterinya sempat menyanyikan satu lagu berjudul Anak Na Burju.

 

Sekitar pukul 16.30 WIB, setelah Wisjnu dan isterinya bernyanyi lagu batak, acarapun selesai, dilanjutkan salam salaman sejajaran Polisi Mapolda Sumut, sambil foto bersama. Usai foto, tampak Wisjnu dan Oegro berjalan keluar, Wisjnu mengantarkan Oegro naik ke mobil pribadinya, karena mobil dinas Kapolda Sumut sudah digunakan oleh Wisjnu pasca penandatanganan memori serahterima.

Mereka saling berpelukan dan saling bersentuh pipih. Oegro pun menaiki mobilnya. Usai kepergian Oegro, Wisjnu tampak masih berbincang dengan beberapa pejabat utama jajaran Mapolda Sumut. Tampak wajahnya serius ketika berbicara, Sambil memukul mukul kaki kanannya menggunakan  tongkatnya, tapi sesekali tawa juga muncul dari pria berkulit putih ini. Tak lama iapun menaiki mobil dinasnya untuk pertama kali, sambil memberikan hormat dan melambaikan tangan. 

Editor : budi

0 Penerapan e-KTP di Medan Lambat

Medan, (Analisa)

Penerapan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) di Kota Medan terkesan lambat. Padahal Kota Medan sebagai Ibukota Provinsi Sumatera Utara seharusnya mampu menerapkan e-KTP terlebih dahulu dibanding kabupaten/kota lainnya di Sumut.

Parahnya, meski Medan termasuk kota terbesar ketiga dan merupakan kota yang menuju metropolitan tetapi tidak “dilirik” sebagai kota percontohan penggunaan e-KTP di daerah ini. “Awalnya Medan tidak masuk dalam 197 kabupaten/kota se Indonesia yang termasuk percontohan penerapan e-KTP.

Namun akhirnya Kementerian Dalam Negeri setujui kalau Medan termasuk salah satu kota yang harus menggunakan e-KTP, “ujar Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Medan, Darussalam Pohan pada saat Kunjungan Kerja Komisi A DPRD Kota Medan, Jumat (25/3).  Dikatakannya, untuk menerapkan e-KTP tersebut, saat ini Dinas Kependudukan Kota Medan telah melakukan sosialisasi dan pemutakhiran data Nomor Induk Kependudukan (NIK) melalui Kepala Lingkungan.

Launchingnya Juni

“Untuk launchingnya e-KTP, kemungkinan akan dilaksanakan pada Juni tahun ini, ujarnya. Ketua Komisi A DPRD Kota Medan Ilhamsyah, mengakau hawatir jika penerapan e-KTP ini tidak akan menyelesaikan permasalahan yang selama ini terjadi di Kota Medan, yakni tumpang tindih jumlah penduduk.

“Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), per Februari 2010 jumlah penduduk Kota Medan mencapai 2,7 juta jiwa. Data ini akan meningkat pada saat jelang pemilihan umum, jadi bagaimana peran Disdukcapil untuk mengatasi permasalahan itu,“ tanyanya. Kepala Dinas Disdukcapil pada kesempatan itu tidak mampu berkata banyak, dirinya hanya mengatakan kalau mengenai jumlah penduduk pihaknya berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik.

Kunjungan Kerja yang dipimpin Ilhamsyah, Wakil Ketua, Surianda Lubis, Sekretaris, Burhanuddin Sitepu, anggota, Aripay Tambunan, Landen Marbun, Parlindungan Sipahutar, serta Janlie juga menyoroti rumitnya pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). “Saya kecewa meskipun katanya pembuatan KTP dan KK itu gratis namun di lapangan masih dijumpai kesulitan-kesulitan dalam pengurusannya, parahnya lagi masih banyak terjadi pungli,“ ujar Ilhamsyah. (sug)Medan, (Analisa)

Penerapan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) di Kota Medan terkesan lambat. Padahal Kota Medan sebagai Ibukota Provinsi Sumatera Utara seharusnya mampu menerapkan e-KTP terlebih dahulu dibanding kabupaten/kota lainnya di Sumut.

Parahnya, meski Medan termasuk kota terbesar ketiga dan merupakan kota yang menuju metropolitan tetapi tidak “dilirik” sebagai kota percontohan penggunaan e-KTP di daerah ini. “Awalnya Medan tidak masuk dalam 197 kabupaten/kota se Indonesia yang termasuk percontohan penerapan e-KTP.

Namun akhirnya Kementerian Dalam Negeri setujui kalau Medan termasuk salah satu kota yang harus menggunakan e-KTP, “ujar Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Medan, Darussalam Pohan pada saat Kunjungan Kerja Komisi A DPRD Kota Medan, Jumat (25/3).  Dikatakannya, untuk menerapkan e-KTP tersebut, saat ini Dinas Kependudukan Kota Medan telah melakukan sosialisasi dan pemutakhiran data Nomor Induk Kependudukan (NIK) melalui Kepala Lingkungan.

Launchingnya Juni

“Untuk launchingnya e-KTP, kemungkinan akan dilaksanakan pada Juni tahun ini, ujarnya. Ketua Komisi A DPRD Kota Medan Ilhamsyah, mengakau hawatir jika penerapan e-KTP ini tidak akan menyelesaikan permasalahan yang selama ini terjadi di Kota Medan, yakni tumpang tindih jumlah penduduk.

“Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), per Februari 2010 jumlah penduduk Kota Medan mencapai 2,7 juta jiwa. Data ini akan meningkat pada saat jelang pemilihan umum, jadi bagaimana peran Disdukcapil untuk mengatasi permasalahan itu,“ tanyanya. Kepala Dinas Disdukcapil pada kesempatan itu tidak mampu berkata banyak, dirinya hanya mengatakan kalau mengenai jumlah penduduk pihaknya berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik.

Kunjungan Kerja yang dipimpin Ilhamsyah, Wakil Ketua, Surianda Lubis, Sekretaris, Burhanuddin Sitepu, anggota, Aripay Tambunan, Landen Marbun, Parlindungan Sipahutar, serta Janlie juga menyoroti rumitnya pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). “Saya kecewa meskipun katanya pembuatan KTP dan KK itu gratis namun di lapangan masih dijumpai kesulitan-kesulitan dalam pengurusannya, parahnya lagi masih banyak terjadi pungli,“ ujar Ilhamsyah. (sug)

0 Kadisdiksu: Tidak Ada Alasan Menunda Pencairan Dana BOS

Medan, (Analisa)

Kepala Dinas Pendidikan Sumut, Drs. Syaiful Syafri menegaskan, tidak ada alasan kepada daerah untuk menunda pencairan dana BOS, karena berhubungan langsung dengan kelancaran proses pendidikan.

Tidak ada alasan untuk tidak tersalurkan, apalagi sistem penyalurannya sudah jelas, ada petunjuk teknisnya, ada surat dari Mendiknas dan ada surat edaran bersama Mendagri dan Mendiknas yang ditujukan kepada kepala daerah kabupaten/kota masing-masing.

Demikian disampaikan Kadisdiksu Drs. H. Syaiful Syafri kepada wartawan di ruang kerjanya Jalan Teuku Cik Ditiro Nomor 1-D Medan, Jumat (25/3).  Namun sampai saat ini, lanjutnya, masih ada pemerintah daerah yang masih beralasan, karena beberapa sekolah belum menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan ada juga yang beralasan menunggu palu diketok, sehingga penyaluran BOS tersebut menjadi kendala.

Penting dicamkan, tegas Syaiful, keterlambatan penyaluran dana BOS di kabupaten/kota dapat mencederai atau menjatuhkan citra Pemerintah Provinsi Sumut ke pusat. “Oleh karena itu, saya mengimbau kepada kabupaten/kota agar benar-benar komit untuk segera menyalurkan dana tersebut secepatnya,” ujar Kadisdiksu.

Sementara penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sebagian besar kabupaten/kota di Sumut belum juga disalurkan. Bahkan sampai saat ini baru 10 kabupaten/kota yang sudah menyalurkan bantuan tersebut ke sekolah-sekolah.

“Informasi yang saya terima sampai sat ini, baru 10 kepala daerah kabupaten/kota (bupati dan walikota-red) yang sudah menyalurkan dana BOS ke sekolah-sekolah. Sedangkan 23 kab/kota lainnya sampai saat ini saya belum mendapat informasi,” ungkapnya.

Salurkan BOS

Kesepuluh daerah yang sudah menyalurkan dana BOS tersebut yaitu Mandailing Natal, Tebingtinggi, Labuhanbatu Utara, Serdang Bedagai, Toba Samosir, Binjai, Medan, Tanjungbalai, Tapanuli Selatan dan Deliserdang. “Pemerintah Provinsi Sumut sangat mengucapkan terimakasih kepada 10 kepala daerah tersebut yang sudah menyalurkan dana BOS. Bagi 23 kab/kota lainnya diharapkan dapat segera menyalurkannya,” ucap Syaiful.

Mengenai sanksi bagi kabupaten/kota yang belum juga menyalurkan dana BOS tersebut, Syaiful Syafri menegaskan, saksi yang akan diberikan sudah jelas, sesuai surat Mendiknas No.293/MPN/KU/2011 dinyatakan, keterlambatan penyaluran dana BOS triwulan pertama sangat mengganggu kegiatan belajar-mengajar di SD-SMP. Apabila dana tersebut tidak segera disalurkan pada triwulan pertama, Mendiknas akan melakukan evaluasi terhadap anggaran-anggaran di daerah kabupaten/kota yang tidak komit terhadap pendidikan.

Sedangkan sanksi secara internal Pemprovsu, Kadisdiksu akan menyampaikannya kepada Gubsu dan meminta petunjuk, langkah strategis apa yang diambil apabila ada daerah yang tidak komit terhadap pendidikan dan penyaluran dana BOS tersebut.

Menyinggung penyaluran dana BOS untuk triwulan kedua (April-Mei-Juni), Syaiful Syari menyebutkan, sesuai dengan penjelasan dari Drijen Keuangan, penyalurannya akan dilaksanakan pada 6 April 2011 sudah ditransfer dari rekening Kas Negara ke rekening Kas Daerah. “Sedangkan penyalurannya ke sekolah-sekolah, selambat-lambatnya setelah 14 hari dana masuk ke Kas Daerah, diharapkan bisa segera disalurkan,” tegas Syaiful. (rmd)

0 Cheng Beng Hari Pertama Lancar, Peziarah Terharu Beri Bantuan

Medan, (Analisa)

Memasuki hari pertama Cheng Beng (ziarah kubur, red) pejiarah mulai mendatangi pekuburan. Meski belum terlalu ramai, peziarah hari pertama Cheng Beng yang bagi masyarakat Tionghoa merupakan ritual setahun sekali di perkuburan Tionghoa Kedai Durian berjalan lancar, Jumat (25/3).

Di beberapa titik juga terlihat pihak keamanan baik dari petugas kepolisian sektor Delitua dan Patumbak serta Koramil 08/MT serta Muspika senantiasa membantu kelancaran pelaksanaan ritual. Pantauan wartawan di lapangan, peziarah mengendarai mobil dengan tertib memasuki komplek perkuburan. Tampak juga pihak yayasan Budi Luhur selaku pengelola perkuburan memberikan pelayanan baik ketika peziarah tiba dan memasuki lokasi perkuburan.

Biaya operasional sebesar Rp 50 ribu per kendaraan roda empat atau lebih yang merupakan bantuan partisipasi para peziarah untuk biaya operasional meliputi pemeliharaan, kebersihan, perbaikan sarana jalan dengan ikhlas diberikan peziarah kepada petugas pengelola perkuburan ketika masuk ke komplek perkuburan.

“Para peziarah terharu ketika kita jelaskan untuk apa uang partisipasi tersebut. Meski ada yang tidak tahu, kita berikan penjelasan bahwa selama ini kita tidak pernah meminta kutipan untuk menjaga kuburan nenek, orangtua ataupun leluhur peziarah, namun kita tetap menjaga serta mengawasi agar kuburannya tetap baik,” sebut Ketua Yayasan Budi Luhur Kedai Durian, Harun.

Harun atau yang lebih dikenal Alun menjelaskan, biaya operasional tersebut baru pertama kali diberlakukan, mengingat yayasan sudah puluhan tahun tidak membebankan para peziarah dengan biaya operasional tersebut. Para peziarah tentu akan menyadari biaya yang harus dikeluarkan yayasan selama puluhan tahun. “Yayasan tanpa pamrih melakukan ini. Maka itu kita berharap atas pengertian dan bantuan para peziarah,” kata Harun.

Tokoh masyarakat Medan Johor ini menambahkan, untuk menggugah hati peziarah pihak yayasan juga memasang spanduk tentang makna Yayasan Budi Luhur yang telah dijabarkan yakni "Budi baik atau berbuat baik, Untuk orang banyak, Dimaknai amal dari Iman, Lanjut usia sama dengan, Umur panjang keduanya, Hidup dalam perjuangan, Untung atau Rugi laba tidak masuk kriteria".

Karena itu, lanjut Harun, diperlukan kerjasama yang baik dari semua pihak agar Cheng Beng berjalan sukses. Karena apa yang pihaknya lakukan juga hasil dari musyawarah semua pihak, sehingga yayasan akan terbantu untuk memenuhi biaya operasional yang selama ini telah dikeluarkan.  Menurut Harun, seperti tahun-tahun sebelumnya, pada saat Cheng Beng pejiarah bukan hanya datang dari Kota Medan, tapi juga daerah lain di Sumut, Pulau Jawa, Batam, Pakan Baru bahkan Malaysia dan Singapura. (msm)