0 BI tak menjamin nasabah?

IRWAN SITINJAK
WASPADA ONLINE


(Istimewa)
MEDAN – Maraknya kasus penipuan yang dilakukan oleh oknum perbankan mencerminkan minimnya proses pengawasan dan pengontrolan yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) terhadap seluruh bank yang ada di Indonesia. Padahal bank-bank tersebut berada dibawah naungan BI sebagai ‘induk’ perbankan di Indonesia.

Insiden ini sangat berpengaruh bagi eksistensi perbankan, karena kepercayaan masyarakat untuk menginfestasikan uangnya di bank akan menjadi minim.

Anggota Komisi C DPRD Sumatera Utara (Sumut), Arifin Nainggolan mengatakan, hal ini terjadi karena minimnya pengawasan BI terhadap tata cara atau Standard Operating Procedure (SOP) oleh bank operasional atau bank pelaksana.

“Bank Indonesia tidak menjamin perlindungan kepada nasabah dan tidak menjaga seutuhnya para konsumennya,” ujar Arifin kepada Waspada Online, pagi ini.

Politisi dari Partai Demokrat Sumut ini menyatakan, kontrol Bank Indonesia masih sangat kecil. Hal ini sangat jelas terlihat, karena tidak ada sanksi yang diberikan oleh BI kepada bank operasional untuk membentuk SOP bank operasional. “Setiap bank terlalu bebas membentuk SOP-nya masing-masing sehingga tidak ada pengendalian dari Bank sentral,” tuturnya.

Arifin mencontohkan, bunga kartu kredit perbulannya mencapai 1,5 % sampai 2 %, dan kemungkinan naik sangat besar, sebab tidak ada control dari BI. Padahal, menurutnya, negara-negara lain sudah mengawasi persoalan perbankan operasional.

“Bahkan bunga deposito bisa sampai 21 % per tahun. Benar-benar tidak ada pengawasan dari Bank Indonesia,” tandasnya.

0 Fraksi PKS Desak Test Urine Di Lingkungan DPRD Sumatera Utara

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN -  Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendesak agar segera dilakukan test urine di lingkungan anggota DPRD Sumut. Menurut Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut, H Hidayatullah SE, test urine perlu dilakukan dalam upaya menggiatkan semangat kerja wakil rakyat.

"Test urine merupakan salah satu poin yang kita layangkan melalui surat kepada pimpinan dewan," kata  Hidayatullah menjawab wartawan, Senin (04/04/2011).

Dia juga tak membantah jika wakil rakyat di DPRD Sumut kini sedang dalam sorotan masyarakat terkait lemahnya kinerja, dan anggota dewan juga dituding jarang masuk kantor. Selain usulan test urine, Fraksi PKS DPRD Sumut juga akan mengusulkan rasionalisasi anggaran APBD di lingkungan DPRD Sumut, terkait banyaknya sorotan negatif masyarakat kepada lembaga legislatif ini.

Menurut H Hidayatullah, fraksinya akan mengusulkan pembatalan anggaran kunjungan ke luar negeri yang tertera dalam APBD 2011 mencapai angka Rp 10 miliar.

"Usulan lainnya yang akan kita buat dalam surat dan ditujukan kepada pimpinan dewan, adalah pembatalan kunjungan keluar negeri," kata Hidayatullah. Menurutnya, anggaran untuk ke luar negeri di nilai kurang rasional, dengan kondisi rakyat saat ini.

Penulis : Adol Frian Rumaijuk
Editor : Budi
Sumber : Tribun Medan

0 Penjual Tiket Palsu Pertandingan PSMS Diamankan

Laporan Waratwan Tribun Medan/Feriansyah Nasution

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Polsekta Medan Kota mengamankan Adam Bakri (56) penduduk Jalan Rahmatsyah/Japaris, Kelurahan Kotamatsum I, Kecamatan Medan Area, karena menjual tiket palsu pertandingan sepakbola antara PSMS Medan versus PS Bengkulu, Minggu (3/4).

Dari tangan tersangka, Polisi menyita satu blok karcis tribun tertutup
sebanyak 50 lembar masing-masing seharga Rp 50 ribu. Kemudian satu blok karcis tribun terbuka sebanyak 50 lembar seharga Rp 20 ribu.  

Menurut Kapolsekta Medan Kota Kompol Sandy Sinurat, tersangka ditangkap setelah pihak PSMS Medan melaporkan dugaan peredaran tiket palsu.

"Awalnya masyarakat yang membeli tiket tersebut curiga karena jadwal pertandingan masih lama, tetapi karcis sudah beredar. Kemudian kecurigaan itu dilapor ke pengurus PSMS Medan dan diteruskan kepada kita," ujar Sandy.

Delete this element to display blogger navbar

 
© 2010 Koran Medan is proudly powered by Blogger