0 Curah Hujan Tinggi, Harga Sayur Mayur Sedikit Terdongkrak

Medan, (Analisa)
Akibat curah hujan dalam dua pekan belakangan ini cukup tinggi, harga sayur-mayur di sejumlah pasar tradisional Medan yang sempat normal beberapa hari, kembali sedikit terdongkrak naik.
Sejumlah pedagang sayur kepada Analisa, Kamis (7/4) membenarkan terjadinya kenaikan harga, namun dinilai masih dalam batas wajar tapi tidak tertutup kemungkinan akan terjadi lonjakan harga lebih tinggi bila cuaca kurang bersahabat terus berkepanjangan.
Dikatakan, harga sayur mayur mengalami kenaikan karena pasokan dari sentra produksi berkurang didorong oleh penurunan produksi sebagai dampak curah hujan cukup tinggi, yang menyebabkan sebagian tanaman membusuk.
"Tingkat kenaikan harga sayur mayur saat ini masih berada antara 10 sampai 20 persen saja, namun tidak tertutup kemungkinan dapat lebih tinggi lagi bila cuaca yang kurang bersahabat ini berkepanjangan," ungkap salah seorang pedagang, B.Sembiring (55) yang ditemui di Pusat Pasar Medan kemarin.
Dari hasil pantauan Analisa, tomat yang semula diperdagangkan pada posisi Rp3.000 menjadi Rp4.000, wortel dari Rp6.000 menjadi Rp7.500, kol Rp1.800 menjadi Rp2.000, kentang dari Rp4.000 menjadi Rp5.000, buncis dari Rp5.000 menjadi Rp6.000, kacang panjang dari Rp3.500 menjadi Rp4.000, sawi putih dari Rp 3.500 menjadi Rp5.000, brokoli dari Rp10.000 menjadi Rp 13.000, sawi hijau dari Rp5.000 menjadi Rp7.000 per kilogram, bayam dari Rp1.000 menjadi Rp1.500 per ikat dan daun ubi dari Rp500 menjadi Rp750 per ikat dan kangkung Rp1.000 per ikat.
Cabai merah dari Rp20.000, cabe hijau Rp16.000, cabe rawit dari Rp24.000, bawang merah dari Rp10.000 dan bawang putih dari Rp26.000 per kilogram.
Tetap Mahal
Sementara itu, harga ikan basah di pasaran Medan sejauh ini tetap mahal karena hasil tangkap nelayan berkurang, sehingga pedagang terpaksa lebih sering memasarkan ikan impor.
Bawal merah diperdagangkan pada posisi menjadi Rp40.000, kakap dari Rp35.000, gembung kuring Rp24.000, aso-aso dari Rp22.000, pari menjadi Rp22. 000, sembilang Rp20.000, dencis Rp18.000 dan tamban Rp14.000 per kilogram.
Ikan air tawar antara lain mas Rp 26.000, gurami Rp30.000, mujahir Rp16.000, lele dumbo Rp 16.000 dan gabus Rp30.000, belut Rp26.000 per kilogram.
Daging sapi Rp65.000, daging kambing Rp50.000, ayam boiler Rp18.000 dan ayam kampung Rp34.000 per kilogram.
Sedangkan minyak goreng curah bertahan Rp10.500, gula pasir Rp11.000, gula aren Rp18. 000 dan gula tebu Rp10.000 per kilogram.
Beras turun sedikit dibandingkan pekan lalu dengan perincian kualitas rendah Rp6.000, kualitas sedang Rp7.000 dan kualitas terbaik Rp8.000 per kilogram. (rama)

0 Kadisbudpar: Banyak Izin Salon dan Hotel Diduga Palsu di Kota Medan

Medan, (Analisa)
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudbar), Drs Bursal Manan mengatakan di Medan banyak izin salon dan hotel diduga palsu. "Izin tersebut dinilai palsu akibat draf perizinan tidak melengkapi berkas persyaratan tapi izin tetap dikeluarkan. Selama ini juga diduga menggunakan stempel dan tandatangan pihak berwenang yang dipalsukan,"
kata Bursal Manan kepada wartawan disela-sela acara Program Pelaksanaan Minapolitan di Ruang Rapat III Lantai IV Kantor Walikota Medan.
Dia menjelaskan, Disbudpar saat ini sedang sedang mendalami berbagai hal. Karena persoalan ini sudah berlarut-larut sejak dahulu. Jadi perlu kita lakukan sejenis restrukturisasi internal dulu. "Kita bukan tidak mau melakukan terobosan keluar, tapi kita mulai dulu dari internal," katanya.
Menurutnya, masalah yang dihadapinya itu sangat kompleks karena melibatkan berbagai orang dengan kepentingan, karakter dan sifat yang berbeda-beda. Trobosan internal merupakan yang terpenting sebelum melakukan trobosan program lain.
Mantan Kadis Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Medan ini juga menceritakan indikasi banyaknya perizinan palsu di Disbudpar Medan itu mulai diketahuinya saat awal memimpin Disbudpar Medan. Saat itu, dia dihadapkan pada berkas izin yang harus ditandatanganinya. Namun setelah diteliti, dia melihat ada beberapa berkas yang belum lengkap.
"Ada beberapa berkas yang belum lengkap. Tapi sudah dihadapkan pada saya untuk diteken. Saya tidak tahu mungkin ada motif persaingan bisnis, karena izin itu begitu mudah dan cepat diurus dan selesai tanpa diteliti kekurangan berkasnya. Setelah itu, saya langsung meneliti dan meminta seluruh berkas izin yang sudah ada di Disbudpar Medan," ungkapnya.
Hasilnya, lanjutnya, dia banyak menemukan seperti izin salon yang diduga palsu. Karena, dia menemukan stempel dinas bentuknya lebih kecil dari yang asli dan tandatangan pejabat pengesah izin yakni Kepala Dinas (Kadis) terlihat tidak asli. Tidak hanya itu, izin lain seperti hotel juga dia menilai banyak yang diduga palsu.
Dia juga menegaskan sikapnya tersebut sudah dimulainya sejak dilantik menjadi Kadisbudpar Medan menggantikan Rismaria Hutabarat. Termasuk, dengan pejabat atau staf yang diketahui bermain dengan pengurusan izin ini sudah diajukannya untuk mutasi dan telah diganti.
Laporkan ke Walikota
"Dalam waktu dekat juga saya akan laporkannya pada pak Walikota. Saat ini, biar tahu saja staf dan pejabat anggota saya yang diketahui terlibat sudah saya ajukan mutasi dan sudah diganti seperti Sekretaris saya (Disbudpar_red) yang sudah ganti. Akan ada beberapa lagi orang yang akan saya ajukan mutasi. Dengan sikap dan kebijakan saya ini, bahkan banyak orang yang saat ini benci pada saya karena urusan dapurnya terganggu," ucapnya.
Dia menilai sikap dan kebijakannya yang dibenci banyak pejabat dan staf Disbudpar Medan itu harus dimulai sekarang agar mulai terbiasa. Menurutnya, good goverment dan birokrasi baik akan menciptakan iklim kerja yang lebih baik dengan tujuan akhir peningkatan PAD dari retribusi yang selama ini hilang jadi milik pribadi oknum.
Sementara itu, Asisten Ekbang Pemko Medan Arief Nugraha mendukung langkah dan sikap yang diambil Busral dengan lebih dulu mereformasi dan restrukturisasi internal birokrasi Disbudpar Medan secara menyeluruh. Arief juga menyarankan pada Busral jika sudah selesai mentabulasi seluruh laporan dari meneliti ulang berkas-berkas perizinan itu maka harus dilaporkan ke Inspektorat Medan.
Dia juga menyarankan pada Busral jika sudah selesai dengan merestrukturisasi internal Disbudpar Medan maka lebih baik menerapkan sistem informasi terpadu dalam birokrasi. Artinya, secara teknis, askes setiap orang dapat lebih besar mengetahui seperti apa pengurusan berkas di Disbudpar Medan. (maf)

1 Tahun 2011, Pemko Kucurkan Dana Rp99 Miliar Dukung Kawasan Minapolitan

Medan, (Analisa)
Pemerintah Kota (Pemko) Medan tahun 2011 mengalokasi dana Rp99 miliar untuk mendukung kawasan Minapolitan yang meliputi tiga kecamatan, Medan Belawan, Medan Labuhan dan Medan Marelan."
"Secara total litas untuk mendukung minapolitan Pemko Medan mengalokasikan dana melalui dana APBD sebesar Rp99 miliar. Ini termasuk pembangunan fisik lingkunga, sosial budaya, dan ekonomi," kata Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Kota Medan, Ir Zulkarnain, MSi kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (7/4).
Selain bantuan dari APBD Kota Medan, bantuan juga datang dari Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp90 miliar termasuk uang bantuan makan nelayan.
"Tujuan akhir dari minapolitan peningkatna produksi masyarakat pesisir. Artinya pendapatan mereka akan bertambah jika produktifitas meningkat. Kalau meningkat merupakan bagian dari penanggulangan kemiskinan dan memperbaiki indeks pembangunan manusia (IPM)," katanya.
Sebelumnya, Asisten Ekbang Ir Arif S Trinugroho pada rapat koordinasi evaluasi keterpaduan pelaksanaan pengembangan Minapolitan Kota Medan mengatakan sekitar 32 persen penduduk miskin Kota Medan bermukim di kawasan pesisir, dan kawasan pesisir Kota Medan relative masih tertinggal, ketiga kecamatan pesisir berada dibawah nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Medan 77,0 hasil data pada tahun 2009, yaitu kecamatan Medan Belawan senilai 58,4, Medan Marelan 62,9 dan Medan Labuhan sebesar 65,6.
Dikatakannya, bertitik tolak dari kenyataan tersebut maka perlu keberpihakan pembangunan terhadap kawasan pesisir dalam upaya mengatasi persoalan kemiskinan sesuai dengan faktor penyebab kemiskinan, antara lain struktural, cultural maupun natural, dan untuk meningkatkan percepatan pembangunan dan meningkatkan keseimbangan serta pemerataan diperlukan konsep pembangunan yang sesuai."Salah satunya yakni konsep pengembangan Minapolitan," katanya.
Menurutnya, kawasan Minapolitan Kota Medan kawasan pesisir yang berada di utara kota Medan, dengan dukungan lokasi yang strategis, sumber daya alam kaya serta sarana/prasarana memadai, kawasan ini ditetapkan sebagai kawasan Minapolitan sesuai dengan Kepmen Kelautan dan Perikanan RI No.32/Men/2010 tentang penetapan kawasan Minapolitan dan keputusan Walikota Medan No.523/1284 tentang penetapan kawasan Minapolitan dalam daerah kota Medan.
Gambaran umum
Lebih lanjut dipaparkannya, gambaran umum ketiga kecamatan yang menjadi kawasan Minapolitan adalah Medan Belawan dengan luas 21,82 Km2 terdiri dari 6 kelurahan, jumlah penduduk 95.835 jiwa, kepadatan penduduk 4.317 jiwa/Km2, fasilitas pendidikan 46 SD, 13 SLTP dan 5 SLTA, fasiltas kesehatan 4 Rumah Sakit, 6 Puskesmas, 10 BPU dan 3 BKIA.
Kecamatan Medan Labuhan, luas 40,30 Km2 terdiri dari 6 kelurahan, jumlah penduduk 102.080 jiwa, kepadatan penduduk 2.533 jiwa/Km2, fasilitas pendidikan 48 SD, 17 SLTP, 7 SLTA, fasilitas kesehtan 5 Rumah Sakit, 16 BPU dan 4 BKIA. Medan Marelan dengan luas 44,47 Km2 terdiri dari 5 kelurahan, jumlah penduduk 121.721, kepadatan penduduk 3.394 jiwa/Km2, fasilitas pendidikan 46 SD, 15 SLTP, 10 SLTA, fasilitas Kesehatan, 4 Rumah Sakit, 1 Puskesmas.
Sekda Medan Ir Syaiful bahri Lubis MM, berharap rapat koordinasi ini nantinya dapat merubah apa yang kita harapkan untukmembangun kawasan pesiri yang terletah di Medan utara dalam rangka penbgembangan kawasan Minapolitan yang berbasis perikanan tangkap, untukmitulah dimintakan pro aktif semua SKPD sesuai dengan fungsi, dan semua yang telah dilkaukan kiranya dapat di evaluasi.
Dikatakannya, dengan pengembangan kawasan Minapolitan ini nantinya wilayah pesisir akan dapat berubah baik itu Sosial, maupun prekonomiannya, " Merubah mainset masyarakat pesisir adalah tugas kita, baik pendidikannya, sosialnya serta ekonominya, ini kita lakukan dengan integritas, semoga pengembangan Minapolitan ini berjalan dengan baik, " harap Sekda.
Rapat dipimpin Sekda Ir Syaiful Bahri, dihadiri Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan RI DR Ir Dedy Sutrisno MS, Bappenas, dan pimpinan SKPD jajaran Pemko Medan. (maf)

Delete this element to display blogger navbar

 
© 2010 Koran Medan is proudly powered by Blogger