0 Curah Hujan Tinggi, Harga Sayur Mayur Sedikit Terdongkrak

Medan, (Analisa)

Akibat curah hujan dalam dua pekan belakangan ini cukup tinggi, harga sayur-mayur di sejumlah pasar tradisional Medan yang sempat normal beberapa hari, kembali sedikit terdongkrak naik.

Sejumlah pedagang sayur kepada Analisa, Kamis (7/4) membenarkan terjadinya kenaikan harga, namun dinilai masih dalam batas wajar tapi tidak tertutup kemungkinan akan terjadi lonjakan harga lebih tinggi bila cuaca kurang bersahabat terus berkepanjangan.

Dikatakan, harga sayur mayur mengalami kenaikan karena pasokan dari sentra produksi berkurang didorong oleh penurunan produksi sebagai dampak curah hujan cukup tinggi, yang menyebabkan sebagian tanaman membusuk.

"Tingkat kenaikan harga sayur mayur saat ini masih berada antara 10 sampai 20 persen saja, namun tidak tertutup kemungkinan dapat lebih tinggi lagi bila cuaca yang kurang bersahabat ini berkepanjangan," ungkap salah seorang pedagang, B.Sembiring (55) yang ditemui di Pusat Pasar Medan kemarin.

Dari hasil pantauan Analisa, tomat yang semula diperdagangkan pada posisi Rp3.000 menjadi Rp4.000, wortel dari Rp6.000 menjadi Rp7.500, kol Rp1.800 menjadi Rp2.000, kentang dari Rp4.000 menjadi Rp5.000, buncis dari Rp5.000 menjadi Rp6.000, kacang panjang dari Rp3.500 menjadi Rp4.000, sawi putih dari Rp 3.500 menjadi Rp5.000, brokoli dari Rp10.000 menjadi Rp 13.000, sawi hijau dari Rp5.000 menjadi Rp7.000 per kilogram, bayam dari Rp1.000 menjadi Rp1.500 per ikat dan daun ubi dari Rp500 menjadi Rp750 per ikat dan kangkung Rp1.000 per ikat.

Cabai merah dari Rp20.000, cabe hijau Rp16.000, cabe rawit dari Rp24.000, bawang merah dari Rp10.000 dan bawang putih dari Rp26.000 per kilogram.

Tetap Mahal

Sementara itu, harga ikan basah di pasaran Medan sejauh ini tetap mahal karena hasil tangkap nelayan berkurang, sehingga pedagang terpaksa lebih sering memasarkan ikan impor.

Bawal merah diperdagangkan pada posisi menjadi Rp40.000, kakap dari Rp35.000, gembung kuring Rp24.000, aso-aso dari Rp22.000, pari menjadi Rp22. 000, sembilang Rp20.000, dencis Rp18.000 dan tamban Rp14.000 per kilogram.

Ikan air tawar antara lain mas Rp 26.000, gurami Rp30.000, mujahir Rp16.000, lele dumbo Rp 16.000 dan gabus Rp30.000, belut Rp26.000 per kilogram.

Daging sapi Rp65.000, daging kambing Rp50.000, ayam boiler Rp18.000 dan ayam kampung Rp34.000 per kilogram.

Sedangkan minyak goreng curah bertahan Rp10.500, gula pasir Rp11.000, gula aren Rp18. 000 dan gula tebu Rp10.000 per kilogram.

Beras turun sedikit dibandingkan pekan lalu dengan perincian kualitas rendah Rp6.000, kualitas sedang Rp7.000 dan kualitas terbaik Rp8.000 per kilogram. (rama)

0 Kadisbudpar: Banyak Izin Salon dan Hotel Diduga Palsu di Kota Medan

Medan, (Analisa)

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudbar), Drs Bursal Manan mengatakan di Medan banyak izin salon dan hotel diduga palsu. "Izin tersebut dinilai palsu akibat draf perizinan tidak melengkapi berkas persyaratan tapi izin tetap dikeluarkan. Selama ini juga diduga menggunakan stempel dan tandatangan pihak berwenang yang dipalsukan,"

kata Bursal Manan kepada wartawan disela-sela acara Program Pelaksanaan Minapolitan di Ruang Rapat III Lantai IV Kantor Walikota Medan.

Dia menjelaskan, Disbudpar saat ini sedang sedang mendalami berbagai hal. Karena persoalan ini sudah berlarut-larut sejak dahulu. Jadi perlu kita lakukan sejenis restrukturisasi internal dulu. "Kita bukan tidak mau melakukan terobosan keluar, tapi kita mulai dulu dari internal," katanya.

Menurutnya, masalah yang dihadapinya itu sangat kompleks karena melibatkan berbagai orang dengan kepentingan, karakter dan sifat yang berbeda-beda. Trobosan internal merupakan yang terpenting sebelum melakukan trobosan program lain.

Mantan Kadis Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Medan ini juga menceritakan indikasi banyaknya perizinan palsu di Disbudpar Medan itu mulai diketahuinya saat awal memimpin Disbudpar Medan. Saat itu, dia dihadapkan pada berkas izin yang harus ditandatanganinya. Namun setelah diteliti, dia melihat ada beberapa berkas yang belum lengkap.

"Ada beberapa berkas yang belum lengkap. Tapi sudah dihadapkan pada saya untuk diteken. Saya tidak tahu mungkin ada motif persaingan bisnis, karena izin itu begitu mudah dan cepat diurus dan selesai tanpa diteliti kekurangan berkasnya. Setelah itu, saya langsung meneliti dan meminta seluruh berkas izin yang sudah ada di Disbudpar Medan," ungkapnya.

Hasilnya, lanjutnya, dia banyak menemukan seperti izin salon yang diduga palsu. Karena, dia menemukan stempel dinas bentuknya lebih kecil dari yang asli dan tandatangan pejabat pengesah izin yakni Kepala Dinas (Kadis) terlihat tidak asli. Tidak hanya itu, izin lain seperti hotel juga dia menilai banyak yang diduga palsu.

Dia juga menegaskan sikapnya tersebut sudah dimulainya sejak dilantik menjadi Kadisbudpar Medan menggantikan Rismaria Hutabarat. Termasuk, dengan pejabat atau staf yang diketahui bermain dengan pengurusan izin ini sudah diajukannya untuk mutasi dan telah diganti.

Laporkan ke Walikota

"Dalam waktu dekat juga saya akan laporkannya pada pak Walikota. Saat ini, biar tahu saja staf dan pejabat anggota saya yang diketahui terlibat sudah saya ajukan mutasi dan sudah diganti seperti Sekretaris saya (Disbudpar_red) yang sudah ganti. Akan ada beberapa lagi orang yang akan saya ajukan mutasi. Dengan sikap dan kebijakan saya ini, bahkan banyak orang yang saat ini benci pada saya karena urusan dapurnya terganggu," ucapnya.

Dia menilai sikap dan kebijakannya yang dibenci banyak pejabat dan staf Disbudpar Medan itu harus dimulai sekarang agar mulai terbiasa. Menurutnya, good goverment dan birokrasi baik akan menciptakan iklim kerja yang lebih baik dengan tujuan akhir peningkatan PAD dari retribusi yang selama ini hilang jadi milik pribadi oknum.

Sementara itu, Asisten Ekbang Pemko Medan Arief Nugraha mendukung langkah dan sikap yang diambil Busral dengan lebih dulu mereformasi dan restrukturisasi internal birokrasi Disbudpar Medan secara menyeluruh. Arief juga menyarankan pada Busral jika sudah selesai mentabulasi seluruh laporan dari meneliti ulang berkas-berkas perizinan itu maka harus dilaporkan ke Inspektorat Medan.

Dia juga menyarankan pada Busral jika sudah selesai dengan merestrukturisasi internal Disbudpar Medan maka lebih baik menerapkan sistem informasi terpadu dalam birokrasi. Artinya, secara teknis, askes setiap orang dapat lebih besar mengetahui seperti apa pengurusan berkas di Disbudpar Medan. (maf)

1 Tahun 2011, Pemko Kucurkan Dana Rp99 Miliar Dukung Kawasan Minapolitan

Medan, (Analisa)

Pemerintah Kota (Pemko) Medan tahun 2011 mengalokasi dana Rp99 miliar untuk mendukung kawasan Minapolitan yang meliputi tiga kecamatan, Medan Belawan, Medan Labuhan dan Medan Marelan."

"Secara total litas untuk mendukung minapolitan Pemko Medan mengalokasikan dana melalui dana APBD sebesar Rp99 miliar. Ini termasuk pembangunan fisik lingkunga, sosial budaya, dan ekonomi," kata Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Kota Medan, Ir Zulkarnain, MSi kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (7/4).

Selain bantuan dari APBD Kota Medan, bantuan juga datang dari Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp90 miliar termasuk uang bantuan makan nelayan.

"Tujuan akhir dari minapolitan peningkatna produksi masyarakat pesisir. Artinya pendapatan mereka akan bertambah jika produktifitas meningkat. Kalau meningkat merupakan bagian dari penanggulangan kemiskinan dan memperbaiki indeks pembangunan manusia (IPM)," katanya.

Sebelumnya, Asisten Ekbang Ir Arif S Trinugroho pada rapat koordinasi evaluasi keterpaduan pelaksanaan pengembangan Minapolitan Kota Medan mengatakan sekitar 32 persen penduduk miskin Kota Medan bermukim di kawasan pesisir, dan kawasan pesisir Kota Medan relative masih tertinggal, ketiga kecamatan pesisir berada dibawah nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Medan 77,0 hasil data pada tahun 2009, yaitu kecamatan Medan Belawan senilai 58,4, Medan Marelan 62,9 dan Medan Labuhan sebesar 65,6.

Dikatakannya, bertitik tolak dari kenyataan tersebut maka perlu keberpihakan pembangunan terhadap kawasan pesisir dalam upaya mengatasi persoalan kemiskinan sesuai dengan faktor penyebab kemiskinan, antara lain struktural, cultural maupun natural, dan untuk meningkatkan percepatan pembangunan dan meningkatkan keseimbangan serta pemerataan diperlukan konsep pembangunan yang sesuai."Salah satunya yakni konsep pengembangan Minapolitan," katanya.

Menurutnya, kawasan Minapolitan Kota Medan kawasan pesisir yang berada di utara kota Medan, dengan dukungan lokasi yang strategis, sumber daya alam kaya serta sarana/prasarana memadai, kawasan ini ditetapkan sebagai kawasan Minapolitan sesuai dengan Kepmen Kelautan dan Perikanan RI No.32/Men/2010 tentang penetapan kawasan Minapolitan dan keputusan Walikota Medan No.523/1284 tentang penetapan kawasan Minapolitan dalam daerah kota Medan.

Gambaran umum

Lebih lanjut dipaparkannya, gambaran umum ketiga kecamatan yang menjadi kawasan Minapolitan adalah Medan Belawan dengan luas 21,82 Km2 terdiri dari 6 kelurahan, jumlah penduduk 95.835 jiwa, kepadatan penduduk 4.317 jiwa/Km2, fasilitas pendidikan 46 SD, 13 SLTP dan 5 SLTA, fasiltas kesehatan 4 Rumah Sakit, 6 Puskesmas, 10 BPU dan 3 BKIA.

Kecamatan Medan Labuhan, luas 40,30 Km2 terdiri dari 6 kelurahan, jumlah penduduk 102.080 jiwa, kepadatan penduduk 2.533 jiwa/Km2, fasilitas pendidikan 48 SD, 17 SLTP, 7 SLTA, fasilitas kesehtan 5 Rumah Sakit, 16 BPU dan 4 BKIA. Medan Marelan dengan luas 44,47 Km2 terdiri dari 5 kelurahan, jumlah penduduk 121.721, kepadatan penduduk 3.394 jiwa/Km2, fasilitas pendidikan 46 SD, 15 SLTP, 10 SLTA, fasilitas Kesehatan, 4 Rumah Sakit, 1 Puskesmas.

Sekda Medan Ir Syaiful bahri Lubis MM, berharap rapat koordinasi ini nantinya dapat merubah apa yang kita harapkan untukmembangun kawasan pesiri yang terletah di Medan utara dalam rangka penbgembangan kawasan Minapolitan yang berbasis perikanan tangkap, untukmitulah dimintakan pro aktif semua SKPD sesuai dengan fungsi, dan semua yang telah dilkaukan kiranya dapat di evaluasi.

Dikatakannya, dengan pengembangan kawasan Minapolitan ini nantinya wilayah pesisir akan dapat berubah baik itu Sosial, maupun prekonomiannya, " Merubah mainset masyarakat pesisir adalah tugas kita, baik pendidikannya, sosialnya serta ekonominya, ini kita lakukan dengan integritas, semoga pengembangan Minapolitan ini berjalan dengan baik, " harap Sekda.

Rapat dipimpin Sekda Ir Syaiful Bahri, dihadiri Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan RI DR Ir Dedy Sutrisno MS, Bappenas, dan pimpinan SKPD jajaran Pemko Medan. (maf)

0 Pemprovsu dan Kabupaten /Kota Sepakat Evaluasi Sertifikasi Guru

Medan, (Analisa)

Pemprovsu bersama kabupaten/kota sepakat untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan sertifikasi guru di Sumut. Karena setelah beberapa tahun dilakukan sertifikasi terungkap hasilnya belum terukur dan memang belum pernah dilakukan evalusi terhadap guru-guru yang sudah mengikuti sertifikasi tersebut.

Usulan evaluasi ini disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, Drs Hasan Basri, MM. Menurutnya, banyak terjadi selama ini, para guru yang sudah mengikuti sertifikasi tidak menunjukkan peningkatan dalam kualitas mengajar, bahkan sama dengan guru-guru yang belum mengikuti proses sertifikasi , katanya.

"Tidak ada evaluasi dan hasil yang ingin dicapai secara terukur. Fokus sertifikasi tersebut sepertinya hanya pada peningkatan kesejahteraan guru, karena ada tunjungan bagi yang sudah disertifikasi. Kesejahteraan guru sangat penting, namun hasilnya tidak kalah penting," ujar Hasan Basri, Rabu (6/4) Diskusi Kelompok jajaran Pendidikan pada Musrenbang hari ke-2 di Convention Hotel Tiara Medan.

Kegiatan ini mendapat perhatian antusias pimpinan SKPD bidang dengan moderator Drs Arjoni Munir, MPd. Hadir Kepala Badan Diklat Provsu, Drs Mungkur, Ka Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi (BPAD) Sumut, Nurdin Pane, SE, MAP, Kadispora Provsu, Drs Sutanto, Kepala Bappeda Provsu, Ir Riadil Lubis, MSi, Ketua Komisi E DPRD Sumut, Drs E Simamora, Wakil Ketua, Ana br Pulungan dan Safar Siburian.

Hasan Basri mengusulkan agar Dinas Pendidikan Sumut menyiapkan formula dan target yang terukur dari pelaksanaan sertifikasi. Hal ini, katanya, untuk menghasilkan guru-guru yang merupakan tulang punggung dalam peningkatan kualitas pendidikan yang baik dan memang ahli dibidangnya masing-masing.

"Jangan sampai sertifikasi ini justeru tidak memberi perubahan pada kualitas pendidikan, sementara di sisi lain banyak guru yang menginginkan sertifikasi tersebut," ujarnya

Segera Siapkan Formula

Kepala Dinas Pendidikan Sumut Syaiful Safri mengakui jika selama ini belum pernah dilakukan evaluasi terhadap hasil sertifikasi tersebut. Namun demikian, katanya, pihaknya segera akan menyiapkan formula dan mekanisme pelaksanaan evaluasi tersebut mulai tahun 2012 nanti.

"Memang selama ini, sertifikasi lebih menekankan pada peningkatan kesejahteraan guru. Akan tetapi, ke depannya hal itu akan menjadi perhatian kami, tentunya dengan melakukan evaluasi terhadap program sertifikasi ini," katanya.

Syaiful Syafri menambahkan, menyahuti keinginan Plt Gubsu, H Gatot Pudjo Nugroho ST, maka Dinas Pendidikan Sumut memprioritas pembangunan pendidikan tahun 2012 akan meningkatkan pendidikan anak usia dini (PAUD), pembeerdayaan SMK berbasis lokal dalam rangka alumninya siap untuk bekerja. Meningkatkan kualitas guru ke jenjang lebih tinggi, bantuan kesejahteraan guru, dan beasiswa bagi murid tidak mampu akan semakin ditingkatkan.

"Rehabilitasi ruang belajar, laboratorium, perpustakaan dan lingkungan sekolah yang sehat maupun pendidikan karakter menjadi perhatian serius," katanya.

Dalam pertemuan itu, Kadis Pendidikan Sumut juga membahas terlambatnya penyaluran dana bos ke sekolah-sekolah. Syaiful Syafri juga kecewa masih ada kadis pendidikan kabupaten/kota yang tidak hadir antara lain, kadis pendidikan Tapteng, Samosir, Labuhan Batu, dan Karo. Ketikahadiran kadis pendidikan kabupaten/kota menjadi "catatan" khusus dan teguran sehingga ke depan tidak terulang lagi.

Selain itu, pada Musrenbang, sejumlah masukan dari dinas pendidikan kabupaten/kota antara lain anggaran untuk rehabilitasi ruang kelas, rehabilitasi laboratorium, pendirian perpustakaan, penguatan sarana dan prasarana SMK, serta meminta pengurangan dana sharing dari daerah serta pendidikan bagi kepala sekolah dan calon kepala sekolah.

Selain dihadiri pejabat birokrat, Musrenbang kelompok bidang pendidikan ini juga dihadiri guru besar, profesor dan doktor antara lain Prof Dr Effendi Napitulu, MPd, Prof Dr Mustsyuhito Solin, MPd, Dr Perapat Gultom MENG, Dr Ir Indra Nasution, Dr Phil Ihwan Azhari, dan Drs Murbanto Sinaga,MA yang juga dihadiri pejabat eselon III Dinas Pendidikan Sumut. (ir/maf)

0 Tujuh Gelombang Unjukrasa Datangi DPRD Sumut dan Kejatisu

Medan, (Analisa)

Tiga gelombang unjukrasa, Rabu (6/4) mendatangai gedung DPRD Sumut. Mereka mendesak anggota dewan untuk mendorong Kejaksaan Tinggi Sumut agar segera mengusut berbagai dugaab kasus korupsi di sumut sekaligus menangkap pelakunya.

"Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah musuh besar sluruh rakyat Indonesia. Para pelaku koruptor sudah tidak mempunyai rasa malu lagi untuk mencuri uang rakyat. Hal ini membuat semakin terpuruknya bangsa ini," kata Muhammad Ridwan selaku Koordinator unjukrasa.

Massa yang berjumlah belasan orang ini, menuding adanya indikasi kerjasama oknum-oknum tertentu untuk bersama-sama mencuri uang negara dan saling membantu agar permasalahan terkait korupsi tetap tertutupi.

Aksi Persatuan Mahasiswa Bintang Sumatera Utara (PMB-SU) juga mengatakan bahwa hal tersebut sudah menjadi penyakit di dinas-dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baik daerah tingkat I maupun daerah tingkat II di Sumatera Utara.

Tuntutan kali ini ditujukan ke dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara yang diduga melakukan kerjasama dengan Dinas Bina Marga daerah tingkat II.

Penyelewengan dana di Dinas Bina Marga terjadi pada APBD tahun 2008 sampai 2010. "Terutama dalam proyek peningkatan kualitas jalan di beberapa daerah di Sumatera Utara," katanya.

Ada 11 kabupaten kota yang menjadi sorotan , yaitu Kabupaten Labuhan Batu proyek APBD tahun 2008 senilai Rp 21 miliiar, Kabupaten Humbang Hasundutan Proyek APBD 2008 Rp 21.150 000 000, Kabupaten Dairi proyek APBD 2008 Rp 2.000.000.000, Kabupaten Pakpak Bharat APBD 2008 Rp 10 400 000 000, Kabupaten Karo APBD Rp 12 300 000 000, Kabupaten Tapanuli Utara APBD 2008 Rp 12 500 000 000, Kabupaten Samosir APBD 2008 Rp 17 150 000 000, Kabupaten Toba-Samosir APBD 2008 dan 2010 Rp 5. 500 000 000, dan kabupaten Simalungun APBD 2008 Rp 47 840 479 500.

Untuk itu PMB-SU meminta kepada instansi hukum dan DPRD Sumatera Utara agar Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) dan Polda Sumatera Utara segera memeriksa indikasi korupsi di dinas Bina Marga Sumatera Utara.

Adendum

Dalam waktu bersamaan Komunitas Intelektual Mahasiswa Sumatera Utara (KIM-SU) juga berunjukrasa di gedung dewan. Mereka mempertanyakan proses adendum yang diakukan untuk pembangunan gedung baru DPRD Sumatera Utara.

Massa mendesak agar pihak Kejaksaan Tinggi Sumut mengusut anggaran pembangunan Gedung DPRD Sumut senilai Rp 185 Miliar karena dinilai sarat dengan KKN.

Selain itu massa juga meminta Kejatisu tersebut mengusut penambahan dana pembangunan gedung mewah untuk wakil rakyat berkantor. 'Kita minta pimpinan DPRD Sumut menyampaikan dengan transparan proses addendum senilai Rp 14 miliar pembangunan kantor DPRD Sumut, kata mahasiswa

Massa melalui pimpinan aksi Fitrah Ramadoni Nasution dan kordinator lapangan Najir Syarif Siregar menegaskan, wakil rakyat khususnya di lingkungan DPRD Sumut sudah lari dari harapan masyarakat. Para wakil rakyat dianggap selalu saja mementingkan hal-hal yang sifatnya pribadi walaupun dengan jalan mengorbankan rakyat.

Wakil rakyat juga dinilai selalu membodohi rakyat melalui pembangunan gedung baru dan mewah dengan anggaran yang cukup besar. Sayangnya tidaak seorangpun wakil rakyat yang menerima unjukrasa tersebut, hingga massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib.

Di Kejatisu

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) kembali didatangi massa pengunjuk rasa, hingga empat gelombang massa sekaligus, Rabu (6/4). Intinya, massa menuntut penuntasan berbagai dugaan korupsi baik melibatkan mantan dan pejabat di kabupaten/kota di Sumut.

Salah satu tuntutan empat gelombang massa itu penuntasan itu, meminta Kejatisu segera menuntaskan dugaan korupsi pajak papan reklame Kota Medan. Sebagaimana disampaikan massa Masyarakat Pancasila Indonesia (MPI), mereka mendesak agar pihak Kejatisu menangkap oknum pejabat maupun pengusaha papan reklame yang terlibat korupsi tersebut.

Kemudian, massa Komunitas Intelektual Mahasiswa Sumut (KIM-SU), mendesak Kejatisu mengusut dugaan korupsi dana penambahan pembangunan gedung baru DPRD Sumut.

Usai massa MPI dan KIM-SU berunjukrasa, giliran massa Aksi Bersama Mahasiswa Sentral Monitoring Informasi Deli Serdang pula meminta Kejatisu memeriksa dan menangkap Bupati Deli Serdang, karena diduga terindikasi korupsi.

Dana Darurat

Nabhani selaku Koordinator Aksi, dalam orasinya menyebutkan, dugaan korupsi itu terhadap dana darurat tahun 2004 senilai Rp5 miliar yang disalurkan melalui rekening khusus kepala daerah ,yang tidak dipindahkan ke buka kas daerah.

Selain itu, massa juga menyampaikan dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Deli Serdang tersebut, terhadap dana pendataan keuangan daerah senilai Rp36 miliar lebih.

Selain menyampaikan orasi dan pernyataan sikap, keempat gelombang massa juga mengusung sejumlah poster dan spanduk berisikan desakan penuntasan dugaan korupsi.

Sementara Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum)/Humas Kejatisu, Edi Irsan Kurniawan Tarigan, ketika menanggapi massa mengatakan akan menyampaikan aspirasi massa pada pimpinan Kejatisu, untuk ditindaklanjuti. (di/dn)

0 Demokrat Akan Beri Masukan Walikota Medan untuk Penanganan Banjir

Medan, (Analisa)

Meski air yang menggenangi rumah penduduk Kota Medan sudah surut, namun masyarakat belum fokus mencari nafkah atau memasak makanan untuk keluarga. Para korban masih direpotkan menata kembali rumah mereka.

Melihat kondisi ini Partai Demokrat Sumut turun ke lapangan ikut dalam tanggap darurat dengan membagi-bagikan 1000 nasi bungkus yang dibagikan ke 7 Kecamatan yang terkena banjir, Sabtu (2/4). Kecamatan tersebut adalah Medan Maimun, Medan Baru, Petisah, Polonia, Tuntungan dan Medan Marelan.

Ketua DPD Partai Demokrat Sumut, HT Milwan begitumengetahui kondisi di lapangan langsung memerintahkan para kader Demokrat terutama Fraksi Partai Demokrat di DPRD Sumut dan DPRD Kota Medan untuk bertindak konkrit. Dengan kerja yang cepat, tim yang diketuai Belly Simanjuntak langsung menyediakan 1000 nasi bungkus yang disalurkan melalui Ketua PAC, Sabtu (2/4) di Sekretariat DPD Partai Demokrat Sumut Komplek Ruko Multatuli.

Nasi bungkus diserahkan secara simbolis kepada ketua-ketua PAC oleh Belly Simanjuntak, didampingi Anggota DPRD Sumut Drs M Yusuf Siregar, Hj Melizar Latif SE Ak, Pj Sekretaris DPC P Demokrat Kota Medan Ir bangun Tampubolom MS, dan lainnya.

Pertolongan pertama

Bely mengatakan, bantuan ini diberikan sebagai pertolongan pertama kepada para korban banjir yangmasih dirundung kesedihan. Tindakan cepat ini sekaligus membantu Pemko Medan yang bertindak secara keseluruhan untuk para korban.

"Kita tahu kerja Pemko Medan cukup berat dalam menangani bencana banjir ini," jelas Belly.

Menurut Belly, bukan hanya bantuan nasi bungkus yang dilakukan Demkrat, tapi partai ini terus memantau perkembangan di lapangan dan siap membantu apa saja yang diperlukan masyarakat. Setiap saat kader Demokrat yang ada di PAC-PAC turun memberi bantuan dan memberilaporan ke DPD dan berkoordinasi dengan DPC dan DPD hal-hal apa yang berkembang di lapangan.

Bangun Tampubolon mengatakan, Partai Demokrat siap memberi masukan kepada Walikota Medan untuk penanganan banjir secara holistik (terpadu). Ini membuktikan rasa empati Demokrat kepada masyarakat. Upaya-upaya terus dilakukan Demokrat untuk meminimalisasi penderitaan masyarakat. (sug/rel)

0 Hindari Macat, Lalulintas di Bandara Polonia Dibenahi

Medan, (Analisa)

Direktorat Lalu Lintas Poldasu mencari solusi kemacatan di Bundaran Bandara Polonis dengan gelar rapat bersama Dishub Sumut, Angkasa Pura, Dinas PU Sumut di aula Dit Lantas Jalan Putri Hijau Medan, Selasa (5/4).

Rapat membahas kemacatan di bundaran Bandara Polonia dipimpin Dir Lantas Poldasu Kombes Pol Drs. Bambang Sukamto, SH, MH dihadiri Kadis PU, Gunawan, Dishub Sumut, Suriono, Ir Herman Sinar, MM, manager teknik umum mekanikal dan peralatan Angkasa Pura, Kasat Lantas Polresta Medan Kompol I Made Ary Pradana, dan unsur terkait lainnya.

Kombes Bambang Sukamto menjelaskan, Bandara Polonia merupakan pintu gerbang Sumatera Utara pada umumnya dan khususnya Kota Medan, walaupun Bandara Polonia dalam waktu dekat akan dipindahkan ke Kuala Namu.

"Tapi sambil menunggu kepindahan ini kita tidak membiarkan kemacatan ini terjadi di Bundaran Bandara," tukasnya.

Dahulu, lanjutnya, Bandara Polonia tidak serapi sekarang dengan pola penerbangan yang banyak kemudian mempengaruhi arus lalulintas di Medan terutama di seputaran Bandara Polonia ini.

Jadi sambil menunggu pemindahan Bandara Polonia ini, pihaknya bekerjasama dengan Pemko Medan sudah berulang kali melakukan kordinasi tentang pembenahan jalur-jalur lalu lintas, mulai dari penataan trotoar, taman dan jalan dilakukan sesuai dengan kondisi keuangan.

Tapi sesungguhnya ini pihaknya bersama pihak Angkasa Pura, Dishub, Dinas PU dan Sat Lantas bersama-sama bagaimana memikirkan kemacatan arus lalulintas di Bundaran Polonia sambil menunggu dipindahkan bandara ini.

Pembenahan

"Sehingga harus dilakukan pembenahan di seputaran Bundaran Polonia mulai dari sirkulasi arus lalulintas maupun sarana dan prasarana pendukung lainnya," jelas Kombes Bambang.

Untuk itu, papar Kombes Bambang, untuk mengurangi kemacatan arus lalulintas di Bundaran Bandara Polonia, dua pintu gerbang masuk ke bandara akan dibuka.

"Sehingga mobil yang masuk ke bandara langsung mengambil karcis sehingga tidak ada antrian di belakangnya. Pembayaran karcis dikutip ketika mobil keluar," jelasnya.

Pintu keluar dari bandara juga akan dibuat dua. Satu mobil yang keluar langsung belok kiri menuju Jalan Mustang sedangkan satu lagi terus menuju ke Jalan Adi Sucipto atau Jalan Imam Bonjol Medan.

"Jadi mobil yang keluar dari pintu kiri menuju Jalan Mustang tidak boleh belok kanan, memotong" jelasnya.

Setelah ini dilakukan pelatihan-pelatihan maupun uji coba lalulintasnya sehingga diharapkan wajah awal Kota Medan dari Bandara Polonia bisa menunjukkan kesan yang baik sekaligus lalu lintas di seputaran ini baik dan tidak menimbulkan permasalahan lagi.

"Jadi sebelum Bandara Polonia ini dipindahkan, kita tetap melakukan penataan lalu lintas dengan baik," jelas mantan Kapoltabes Medan ini.

Kerjasama

Ini perlu kerjasama yang baik antara PT Angkasa Pura, Pemko Medan, Dinas PU, Dishub, Satlantas Polresta Medan, Ditlantas Poldasu.

"Sehingga satu persatu permasalahan lalulintas di Kota Medan bisa kita selesaikan. Walaupun kita tahu masyarakat belum sejalan dengan perkembangan ini," tukas Kombes Bambang Sukamto.

Sementara itu, Suriono dari Dishub Sumut mengatakan, setiap hari pihaknya melakukan penertiban terhadap penarik beca, taksi dan kendaraan yang parkir di lokasi.

"Setiap hari kita melakukan penertiban di bundaran Bandara Polonia bersama Sat Lantas Polresta Medan," jelas Suriono.

Mungkin lanjutnya, kira harapkan kesadaran dari masyarakat atau pengemudi bettor, taksi, jangan parkir di seputaran bundaran Bandara Polonia akan dibuat larangan parkir, stop dan dibuat traffick ligh.

"Kalau ini dipatuhi pemakai jalan sedikit menolong kelancaran arus lalulintas," jelasnya.

Sedangkan Ir Herman Sinar, MM, manager teknik umum mekanikal dan peralatan Angkasa Pura, bulan April ini akan dilakukan pengerjaannya.

"Dalam bulan ini pekerjaan kita mulai," tegasnya. (aru/rel)