DPRD Medan Tuding Walikota "Kaburkan" Aset Pemko

Medan, (Analisa)
Panitia khusus (pansus) aset DPRD Medan tuding Walikota Medan Drs Rahudman Harahap "tertutup" dan terkesan ada upaya "mengaburkan" sejumlah aset Pemko Medan.
Sebab, kinerja pansus untuk pengumpulan data dari sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) jajaran Pemko Medan tidak dapat maksimal dikarenakan dinas terkait tidak kooperatif menghadiri undangan rapat pansus di gedung Dewan.
"Kita menyesalkan ketidakhadiran Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Medan yang mengabaikan rapat pansus asset hari ini, Senin (28/2). Ini ada apa. Kita pertanyakan ketidakhadiran SKPD apakah dapat "restu" dari Walikota apa tidak", kesal Ketua pansus aset Herry Zulkarnaen Hutajulu didampingi sekretaris Muslim Maksum dan Wakil ketua pansus Aripay Tambunan di gedung Dewan, Senin (28/2).
Pada hal kata Herry, rapat pansus aset ini merupakan rapat yang ke 4 kalinya. Dalam rapat sebelumnyapun, memang ada sejumlah utusan SKPD yang hadir namun tidak dapat memberikan penjelasan karena mengutus orang yang tidak pada bidangnya. "Makanya setiap kali rapat tidak pernah maksimal", sambung Muslim lagi.
Diakui Herry, pansus asset DPRD sudah dibentuk sejak 5 bulan lalu, namun sampai saat ini kinerja pansus masih sebatas pendataan atau tabulasi. "Data dari Dinkes dan Disdik Kota Medan belum kita terima. Pada hal SKPD yang dinsinyalir banyak penyimpangan asset seperti banyaknya sejumlah gedung sekolah dan gedung puskesmas pembantu yang alas haknya belum jelas. Tujuan pansus, seluruh aset Pemko ke depan harus memiliki sertifikat sehingga terhindar dari penyelewengan", tambah Herry.
Disambung Aripay, pada rapat sebelumnya dengan pihak Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP), bahwa data asset Dinkes dan Disdik Kota Medan belum terinventarisir dengan benar. Sehingga kuat dugaan penyimpangan asset sangat rentan di Pemko Medan.
Maka, kata Aripay, Walikota Medan harus membantu kinerja pansus, karena tujuannya murni menyelamatkan asset Pemko Medan sehingga ke depan aset sudah terdata dengan baik. "Bagi SKPD yang mangkir dengan undangan pansus supaya dilakukan teguran, alas an apa tidak mau hadir", ujar Aripay.
Ditambahkan Muslim, pansus mempertanyakan sikap pejabat Pemko Medan yang dinilai tidak transparan soal aset Pemko Medan. "Kita kuatir ada upaya pengaburan data asset. Tapi kami tetap optimis, kendati kinerja pansus agak lama namun kita berupaya maksimal", jelas Muslim. (sug)

comment 0 komentar:

Posting Komentar

Delete this element to display blogger navbar

 
© 2010 Koran Medan is proudly powered by Blogger