0 OK Azhari Cium Upaya Merendahkan Gubsu, Mengerdilkan Wagubsu

Medan, (Analisa)

Ketua Umum PB Angkatan Muda Melayu Indonesia (AMMI) H OK Azhari SE memperingatkan semua pihak, khususnya kalangan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) tentang kemungkinan penerapan teori pembusukan di kalangan pejabat teras, khususnya terhadap Gubernur Sumut H Syamsul Arifin SE dan Wakil Gubsu H Gatot Pujonugroho ST.

"Belakangan ini saya mencium adanya upaya seperti itu. Di satu sisi merendahkan wibawa Gubsu H Syamsul Arifin dan di sisi lain mengkerdilkan peran Wakil Gubsu Gatot Pujonugroho," kata OK Azhari SE kepada wartawan di Medan, Senin (7/3).

Menurut OK Azhari, upaya merendahkan Gubsu H Syamsul Arifin sangat kentara, dengan lontaran pernyataan-pernyataan yang nadanya seolah H Syamsul Arifin tidak layak lagi menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Gubsu, hanya karena ia sedang dalam tahanan KPK. Padahal, antara status Syamsul Arifin sebagai tahanan dengan kedudukannya sebagai Gubernur adalah dua hal yang berbeda.

"Sebagai tahanan KPK tidak dapat dipungkiri ia harus berada di Rutan (Salemba-Red), tetapi sampai saat ini kedudukannya sebagai Gubernur Sumut belum pernah dicabut sehingga ia tetap berhak bahkan wajib menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai Gubernur Sumut. Jadi tidak boleh ada yang membatasi apalagi melarangnya, sampai ada ketentuan pasti dari pemerintahan atasan," tandas OK Azhari.

Sementara itu, suara-suara yang seolah "mengumbang" Wagubsu Gatot agar mengambil peran tugas-tugas Gubsu sebenarnya bukanlah hal yang menguntungkan, karena jika Gatot tergiur dan melakukannya maka ia akan menjadi seorang yang tidak taat azas serta tidak mengerti Tupoksi. "Banyak lontaran komentar seolah membela Gatot agar jangan takut menjalankan fungsi Gubsu yang sedang dalam tahanan, padahal itu sama saja dengan menjerumuskan Gatot kepada pelanggaran karena memang belum menjadi haknya, sehingga di mata orang yang memahami tata pemerintahan Gatot menjadi kerdil," urai OK Azhari.

Harus sadar

Jadi, menurutnya, Gatot harus sadar pada kedudukannya sebagai Wakil Gubsu. "Saya tidak minta ia menyadari bagaimana dahulu bisa menjadi Wakil Gubsu, tetapi cukup menyadari dan memahami tugas dan fungsinya sebagai Wakil Gubsu saja. Jangan mudah silau pada umbangan orang-orang yang ingin mendompleng pada kekuasaannya, tetapi harus istiqomah," ujar OK.

Misalnya, mengenai pengangkatan pejabat seperti Kepala SKPD dan Sekdaprovsu, menurut OK Azhari selama jabatan Gubsu belum dicabut dari H Syamsul Arifin maka adalah haknya untuk mengangkat pejabat atau mengusulkan nama-nama calon Sekdaprovsu ke Mendagri. "Tidak ada yang boleh menghalanginya," tegas OK lagi.

Kerdilkan Wagubsu

Sementara itu OK Azhari juga mengemukakan endusannya tentang adanya upaya lain dengan tujuan mengecilkan Wagubsu Gatot Pujonugroho ST, yaitu tetang munculnya dukungan terhadap Gatot menjadi Ka Kwarda Pramuka Sumatera Utara. Dukungan itu kabarnya muncul dari sejumlah Ka Kwarcab, karena adanya signal dari Ka Kwarda yang akan berakhir masa jabatannya dalam waktu dekat ini.

"Gatot sebagai Wagubsu itu levelnya adalah Waka Mabida Pramuka, jadi kalau diangkat menjadi Ka Kwarda berarti mengerdilkan kedudukannya, bukannya menaikkan derajatnya. Saya curiga hal-hal itu memang sengaja disetting, untuk mengecilkan dan mengerdilkan Gatot, bahkan mungkin untuk mempermalukannya," ungkap OK Azhari.

Ia mengatakan, masih banyak kalangan lain di bawah kedudukan Wagubsu yang pantas menjadi Ka Kwarda, apalagi kedudukan Ka Kwardasu itu cukup dijabat oleh figure setingkat Kepala Biro. "Kalau sampai Wagubsu diangkat menjadi Ka Kwardasu, lalu Waka Mabidasu terpaksa jatuh ke figure selevel Ka Biro atau Asisten, sungguh dari segi logika akan lucu jadinya," ujar OK Azhari sambil tertawa.

(rel/hers)

0 Kualitas Layanan KA Sumut Dinilai Mengecewakan

Medan, (Analisa)

Kualitas pelayanan kereta api di Sumatera Utara (Sumut) dinilai sangat mengecewakan. Selama puluhan tahun, pelayanannya dianggap tidak mengalami kemajuan dalam semua hal.

Demikian disampaikan ekonom Sumut, Jhon Tavu Ritonga, kepada wartawan di Medan, Minggu (6/3) setelah memesan tiket kereta api Medan-Rantau Prapat.

Diutarakannya, selama puluhan tahun tersebut, panjang rel kereta api tidak mengalami pertambahan, bahkan berkurang. Pelayanan juga tidak makin baik.

Mutu pelayanan tiket saja, ungkapnya, tidak mengalami kemajuan, dan bahkan memburuk.

"Hari ini kita memesan tiket untuk lusa bisa tidak tersedia. Padahal, pada lusa kita datang, tiket tersebut tetap bisa kita dapatkan," katanya.

Selain itu, jadwal keberangkatan kereta api juga seringkali molor. Semestinya, rute Medan-Rantau Prapat bisa ditempuh dalam waktu enam jam dengan kecepatan sedang. Kenyataannya, rute tersebut harus ditempuh selama delapan jam.

Kualitas tempat duduk di dalam kereta juga masih buruk," tambahnya.

Jhon Tafbu juga menyayangkan kondisi Stasiun Besar Kota Medan. "Kalau kita melintasi terowongan bawah, masih tercium bau pesing. Keadaan ini seperti kondisi tahun 1970-an saja," kritiknya.

Memiriskan

Ekonom yang juga Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara (FE USU) ini sangat memprihatinkan kondisi tersebut. Jangka waktu puluhan tahun yang dilalui namun tidak menghasilkan banyak kemajuan dianggapnya sangat keterlaluan.

"Ini keterlaluan padahal pajak rakyat bertambah terus. Demikian juga yang ingin menggunakan pelayanan umum," tambahnya.

Dia menyebutkan, penerimaan pemerintah dari layanan umum juga terus mengalami peningkatan. Pada 2007, jumlahnya mencapai Rp 2,1 triliun dan pada 2010 sudah sebesar Rp 9,7 triliun.

Sayangnya, pemerintah daerah sendiri terkesan menerima saja keadaan ini meski pemerintah pusat sebenarnya terkesan tidak peduli pada daerah. Begitupun dengan rakyat yang sudah apatis, putus asa dan tak memiliki harapan.

"Ini sangat keterlaluan. Kita harapkan DPRD dan DPR RI menggebrak keadaan ini. Jangan menunggu sampai rakyat yang berteriak," harapnya.

"Semestinya, pemerintah yang bekerja dan Dewan yang mengawasi hal itu," sambungnya mengingatkan.

Dia mengharapkan kondisi ini segera diperbaiki. Pemerintah juga diharapkan tidak berwacana seperti layaknya pengamat.

"Kita jenuh melihat dan mendengar cara-cara apologi pejabat pusat menanggapi antrean di penyeberangan Merak-Bakauheni, Lampung. Semua pejabat eksekutif dan wakil rakyat mengatakan ‘akan begini’ dan ‘akan begitu’, tapi semuanya akan," kritiknya pedas.

Gambaran lain ketidakpedulian pemerintah itu juga terlihat dari tidak bertambahnya jalan bebas hambatan selama 30 tahun terakhir.

"Bahkan, peninggalan penjajah, seperti keretaapi pun makin pendek dan mutunya tidak membaik. Padahal logisnya, jika permintaan tinggi, yakni tiket terjual habis, maka tidak layak jika tidak ada pengembangan atau kemajuan atas perkeretaapian tersebut," demikian Jhon Tafbu Ritonga. (gas)

0 Jepang Ajak Medan Kerjasama Teknologi

Medan, (Analisa)

Konsul Jenderal Jepang Yuji Hamada mengajak Kota Medan untuk meningkatkan kerjasama di bidang teknologi. Kerjasama itu pun diharapkan melibatkan masyarakat secara luas.

Hal ini disampaikan Hamada usai bersilaturahmi dengan Ketua DPRD Medan Amiruddin di Gedung Dewan, Senin (7/3).

Menurutnya, saat ini Pemerintah Kota Medan sudah menjalin kerjasama kota kembar (sister city) dengan Kota Ichikawa di Jepang. Namun selama ini sifat kerjasama itu masih sebatas pertukaran pelajar dan budaya. "Kalau ada event masing-masing saling berkunjung dan memperkenalkan kebudayaannya. Ke depan kami berharap kerjasama itu bisa ditingkatkan dengan melibatkan DPRD Kota Medan," sebutnya.

Hamada mengatakan, Kota Medan memiliki sumber daya alam seperti pertanian, perkebunan maupun hal lainnya. Kata dia, masyarakat Medan dan Ichikawa juga harus dilibatkan dalam kerjasama antar kota ini.

"Kalau perlu dibuat semacam wadah kerjasama masyarakat Jepang dengan Medan. Misalnya seperti alih teknologi dalam sistem pertanian," ujar diplomat yang baru bertugas satu bulan di Medan ini.

Yuji Hamada yang sudah 14 tahun tinggal di Indonesia ini mengharapkan, akan terjalin kerjasama yang baik antara kedua belah pihak seperti dalam bentuk pertukaran kebudayaan, di samping dalam bidang teknologi tadi.

Belum lama ini, Kementerian Lingkungan Hidup Jepang melakukan penjajakan kerjasama dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Sumut. Kerja sama ini nantinya akan dilakukan untuk pengembangan pengendalian pencemaran limbah cair khususnya limbah dari Pabrik Kepala Sawit (PKS) dan industri lainnya yang berada di Sumut dengan teknologi.

Potensi

Sumut sangat potensial sekali dengan produksi minyak sawit dan saat ini Jepang tertarik bekerja sama mengendalikan pencemaran limbah cair yang diproduksi oleh PKS. Tujuannya untuk mengurangi gas metan yang dihasilkan dari limbah tersebut.

Ketua DPRD Medan Amiruddin menyambut baik peningkatan kerjasama Jepang dan Kota Medan ini apalagi dalam hal alih teknologi di segala bidang. Sebab harus diakui, Jepang memiliki teknologi yang lebih canggih. "Kerjasama sister city ini harus dikembangkan lagi. Sebab daerah ini punya potensi yang bisa dieksploitasi untuk kebaikan daerah dan masyarakatnya," katanya.

Misalnya di bidang pertanian, Medan atau Sumatera Utara secara umum memiliki lahan yang cukup memadai. Dengan kerjasama yang dibangun, Jepang memiliki hasrat untuk menyalurkan kemampuan teknologinya mendukung pertanian itu.

"Bisa saja dengan teknologinya itu, hasil pertanian semakin baik. Atau juga bisa memaksimalkan lahan yang ada untuk hasil yang maksimal," katanya.

(sug)