Kualitas pelayanan kereta api di Sumatera Utara (Sumut) dinilai sangat mengecewakan. Selama puluhan tahun, pelayanannya dianggap tidak mengalami kemajuan dalam semua hal.
Demikian disampaikan ekonom Sumut, Jhon Tavu Ritonga, kepada wartawan di Medan, Minggu (6/3) setelah memesan tiket kereta api Medan-Rantau Prapat.
Diutarakannya, selama puluhan tahun tersebut, panjang rel kereta api tidak mengalami pertambahan, bahkan berkurang. Pelayanan juga tidak makin baik.
Mutu pelayanan tiket saja, ungkapnya, tidak mengalami kemajuan, dan bahkan memburuk.
"Hari ini kita memesan tiket untuk lusa bisa tidak tersedia. Padahal, pada lusa kita datang, tiket tersebut tetap bisa kita dapatkan," katanya.
Selain itu, jadwal keberangkatan kereta api juga seringkali molor. Semestinya, rute Medan-Rantau Prapat bisa ditempuh dalam waktu enam jam dengan kecepatan sedang. Kenyataannya, rute tersebut harus ditempuh selama delapan jam.
Kualitas tempat duduk di dalam kereta juga masih buruk," tambahnya.
Jhon Tafbu juga menyayangkan kondisi Stasiun Besar Kota Medan. "Kalau kita melintasi terowongan bawah, masih tercium bau pesing. Keadaan ini seperti kondisi tahun 1970-an saja," kritiknya.
Memiriskan
Ekonom yang juga Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara (FE USU) ini sangat memprihatinkan kondisi tersebut. Jangka waktu puluhan tahun yang dilalui namun tidak menghasilkan banyak kemajuan dianggapnya sangat keterlaluan.
"Ini keterlaluan padahal pajak rakyat bertambah terus. Demikian juga yang ingin menggunakan pelayanan umum," tambahnya.
Dia menyebutkan, penerimaan pemerintah dari layanan umum juga terus mengalami peningkatan. Pada 2007, jumlahnya mencapai Rp 2,1 triliun dan pada 2010 sudah sebesar Rp 9,7 triliun.
Sayangnya, pemerintah daerah sendiri terkesan menerima saja keadaan ini meski pemerintah pusat sebenarnya terkesan tidak peduli pada daerah. Begitupun dengan rakyat yang sudah apatis, putus asa dan tak memiliki harapan.
"Ini sangat keterlaluan. Kita harapkan DPRD dan DPR RI menggebrak keadaan ini. Jangan menunggu sampai rakyat yang berteriak," harapnya.
"Semestinya, pemerintah yang bekerja dan Dewan yang mengawasi hal itu," sambungnya mengingatkan.
Dia mengharapkan kondisi ini segera diperbaiki. Pemerintah juga diharapkan tidak berwacana seperti layaknya pengamat.
"Kita jenuh melihat dan mendengar cara-cara apologi pejabat pusat menanggapi antrean di penyeberangan Merak-Bakauheni, Lampung. Semua pejabat eksekutif dan wakil rakyat mengatakan ‘akan begini’ dan ‘akan begitu’, tapi semuanya akan," kritiknya pedas.
Gambaran lain ketidakpedulian pemerintah itu juga terlihat dari tidak bertambahnya jalan bebas hambatan selama 30 tahun terakhir.
"Bahkan, peninggalan penjajah, seperti keretaapi pun makin pendek dan mutunya tidak membaik. Padahal logisnya, jika permintaan tinggi, yakni tiket terjual habis, maka tidak layak jika tidak ada pengembangan atau kemajuan atas perkeretaapian tersebut," demikian Jhon Tafbu Ritonga. (gas)
Posting Komentar